Gegara Utang, Adani Power Matikan Listrik Bangladesh
Doc/Foto/Ist--
REL,BACAKORAN.CO - Masalah utang yang menumpuk kini berdampak serius pada pasokan energi listrik antara India dan Bangladesh. Perusahaan energi India, Adani Power, yang selama ini mengekspor listrik ke Bangladesh, terpaksa mengurangi pasokan listriknya. Pengurangan ini terjadi setelah Bangladesh gagal melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, dengan total utang mencapai sekitar 800 juta dolar AS (sekitar Rp 12,5 triliun).
BACA JUGA:Musim Penghujan Tiba di Sumsel dan Bengkulu, Waspada Bencana hingga Awal Tahun!
BACA JUGA:KPR BRI: Solusi Terbaik untuk Miliki Rumah Impian dengan Promo Bunga Spesial
Pada awal Agustus 2024, Adani Power memasok sekitar 1.400-1.500 MW listrik dari pembangkit listrik Godda di Jharkhand, India. Namun, pasokan listrik kini berkurang hingga 50%, menjadi hanya sekitar 700-750 MW. Terlebih lagi, pekan lalu, pasokan turun lagi menjadi sekitar 520 MW, memburuk lebih jauh.
Pengurangan pasokan ini berujung pada krisis energi yang lebih besar di Bangladesh, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi yang berat, termasuk inflasi tinggi dan prediksi perlambatan perekonomian. Pemerintah Bangladesh, yang dipimpin oleh pemerintah sementara setelah krisis politik, berusaha mengatasi masalah ini dengan membuka surat kredit senilai 170 juta dolar AS untuk mempercepat pembayaran kepada Adani Power. Namun, masa depan pencairan surat kredit tersebut masih belum jelas.
BACA JUGA:Misteri Cara Pembangunan Piramida Mesir Terkuak
Seiring dengan tantangan ekonomi yang dihadapi Bangladesh, termasuk defisit neraca pembayaran dan terhambatnya sektor keuangan, masalah energi ini menambah beban bagi negara tersebut. Otoritas Bangladesh berjanji untuk terus menyelesaikan tunggakan dan utangnya dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan pasokan listrik dihentikan begitu saja.
Situasi ini bersahabat dengan kondisi politik dan ekonomi di Bangladesh, yang tengah berjuang untuk pulih setelah guncangan politik besar, termasuk pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.***