WTP Bukan Prestasi Tapi Kewajiban

REL, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, S.H, M. S.E, turut hadir dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. 

Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, pada Senin (8/7/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas profesionalismenya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. 

Jokowi juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini.

BACA JUGA:Tuntut Blacklist PT Putra Salsabila Perkasa

BACA JUGA:Simone Inzaghi Bakal Jadi Pelatih Termahal di Serie A

“WTP bukan prestasi tetapi kewajiban kita semua dalam menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, dan kita harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa. Jadi, sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggungjawabkannya dengan baik pula,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti kondisi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang, hingga perubahan iklim yang semakin nyata. 

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga. Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.

BACA JUGA:Kemenag RI Imbau Jemaah Haji Jaga Kesehatan Saat Fase Pemulangan

BACA JUGA:Tragedi di Sungai Pungkau Sentral, Firli Ditemukan Tak Bernyawa

Jokowi berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan akuntabilitas dan fleksibilitas yang seimbang. Ia juga mendorong untuk melanjutkan reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Kepala BPK RI Isma Yatun menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBN 2023 memperoleh opini WTP, hasil dari sinergi antar pemangku kepentingan yang membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain.