Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Fauzan Khoiri, tetapi juga oleh berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam sambutannya, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Sinergi ini, menurut mereka, akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan.
Selain itu, Fauzan Khoiri juga berharap bahwa rekonsiliasi pendanaan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pengawasan dan penyelenggaraan Pilkada.
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme di setiap tahap pelaksanaan Pilkada, agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
"Ini adalah momen penting bagi seluruh daerah yang terlibat dalam Pilkada Serentak. Kami ingin memastikan bahwa pemilihan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ada kendala finansial yang dapat menghambat prosesnya. Kami juga berharap, dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Pilkada 2024 akan berjalan lebih baik dan semakin memperkuat sistem demokrasi di Indonesia," tambah Fauzan.
Dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang siap untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Fauzan Khoiri berharap bahwa segala persiapan, termasuk dari aspek pendanaan, akan berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan berkualitas di Kabupaten Empat Lawang.
Penandatanganan ini menandai dimulainya tahap penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan teknis dan finansial dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dengan langkah ini, diharapkan Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan daerah lainnya dapat berjalan sukses, damai, dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. (*)