REL, Palembang - Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berencana menjalankan sejumlah kebijakan pembangunan dengan fokus utama pada Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan.
Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Pilkada serentak, yang akan disertai dengan pembangunan ekonomi merata.
"Pj Gubernur Sumsel menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan ekstrim," ujarnya.
Isu strategis tahun 2024 di Sumsel merangkum hasil evaluasi kinerja pembangunan, arah kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, RKPD Sumsel 2024-2026, dan arahan RT/RW se-Sumsel.
BACA JUGA:Sidak Intensif ke OPD dan Samsat
BACA JUGA:Jembatan Gantung di Dusun Gaung Ambruk
Isu tersebut mencakup Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak, peningkatan reformasi birokrasi, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan UMKM berbasis digital, perekonomian sektor unggulan, realisasi proyek strategis, infrastruktur ekonomi kerakyatan, dan pengelolaan lingkungan.
Sementara prioritas daerah tahun 2024 melibatkan peningkatan reformasi birokrasi, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.
Fatoni, Pj Gubernur Sumsel, menegaskan komitmen untuk terus memajukan pembangunan dari berbagai aspek. Dia mengajak partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan saran dan masukan guna memperbaiki kinerja Pemprov Sumsel.
"Target dan program yang terukur akan diupayakan untuk mencapai apa yang belum tercapai pada tahun 2023, dengan peningkatan yang signifikan di tahun 2024. Kami membuka diri untuk menerima saran dan masukan guna lebih memperbaiki upaya pembangunan daerah," katanya. (*)