"Evaluasi sistem Pilkada harus melibatkan semua pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik, agar hasilnya komprehensif," tambahnya.
Prabowo: Tekan Biaya Pilkada Demi Kesejahteraan Rakyat
Dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura yang berhasil menerapkan sistem tersebut.
"Berapa puluh triliun habis untuk Pilkada? Uang itu lebih baik digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau irigasi," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, sistem Pilkada saat ini terlalu mahal dan membebani negara. Ia berharap ada perbaikan sistem yang mampu menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
BACA JUGA:Lemparan Jauh Pratama Arhan Disebut 'Curang' oleh Media Vietnam, Ancaman Baru bagi Timnas Indonesia
BACA JUGA:Jakarta Resmi Jadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Tapi Ibu Kota Masih Tetap di Jakarta hingga 2028
Evaluasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Wacana evaluasi sistem Pilkada serentak mendapatkan perhatian luas.
Beberapa pihak memandang langkah ini sebagai upaya memperbaiki sistem demokrasi dan mengurangi pemborosan anggaran.
Namun, diskusi mendalam diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak mengurangi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi.***