Ekonom menilai bahwa pembiayaan program makan gratis membutuhkan pengeluaran negara yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa berdampak pada defisit anggaran. Sementara itu, langkah Prabowo mengkritik aktivitas pasar saham dinilai sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Beberapa pihak menyebut kebijakan ini serupa dengan kebijakan nasionalisasi sumber daya strategis yang pernah diterapkan di negara-negara Amerika Latin.
BACA JUGA:Mendagri Sepakat dengan Prabowo: Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Tekan Biaya Pilkada
BACA JUGA:Menag RI Bahas Wacana Kuota Tambahan Haji 2025, Ini Penjelasannya
Kesimpulan
Pidato Prabowo Subianto di Milad Muhammadiyah ke-112 memicu perdebatan besar di kalangan investor, analis pasar, dan masyarakat luas. Pernyataan keras soal saham sebagai "judi" dan usulan program makan siang gratis untuk anak sekolah mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
Namun, konsekuensi dari kebijakan ini mulai dirasakan di pasar saham. Nilai saham beberapa perusahaan besar mengalami penurunan, sementara investor asing mulai mempertimbangkan ulang investasi mereka di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan makan gratis dianggap sebagai upaya jangka panjang yang bisa memperkuat daya saing bangsa di masa depan.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi dari pemerintah terkait kebijakan pasar saham dan pendanaan program makan gratis. Semua pihak berharap kebijakan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan rakyat kecil dan stabilitas ekonomi nasional***