Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Temuan ini memicu kecaman publik terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
Masyarakat mendesak agar ada tindak lanjut hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Skandal perjalanan dinas ini juga menjadi peringatan keras bagi instansi pemerintahan lain agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran negara.
BACA JUGA:Usulan Pemanfaatan Anggaran untuk Mengangkat Seluruh Honorer Menjadi PPPK Penuh Waktu
BACA JUGA:Anggaran Kemendikdasmen Dipotong Rp8 Triliun, Guru Honorer Terancam?
Akankah pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini diberikan sanksi tegas? Publik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Kategori :