Skandal Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Bengkulu: Temuan BPK Capai Rp4 Miliar Lebih!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 11 Feb 2025 - 16:00

gedung DPRD Bengkulu-ist/net-

Rel, Bengkulu – Skandal besar terungkap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, nilai temuan mencapai Rp4,3 miliar lebih, yang mencakup pembayaran hotel dan uang harian yang tidak diakui.

Tagihan Hotel Diduga Fiktif, Uang Harian Tak Terverifikasi

Dalam laporan BPK, ditemukan bahwa total pembayaran hotel yang tidak diakui mencapai Rp4.319.214.860,00.

Selain itu, ada uang harian yang tidak diakui senilai Rp38.970.000,00.

Lebih lanjut, total perjalanan dinas yang tidak diakui mencapai Rp4.358.184.860,00. Namun, dari jumlah tersebut, baru Rp202.724.917,00 yang dikembalikan, sementara sisanya sebesar Rp4.155.459.943,00 masih belum disetorkan.

BPK menegaskan bahwa tagihan hotel terindikasi tidak senyatanya, karena berdasarkan hasil konfirmasi dengan 33 hotel, tidak ada bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel-hotel tersebut.

Modus Kelebihan Pembayaran Terungkap

BPK juga mengungkap bahwa kelebihan pembayaran perjalanan dinas terjadi karena para pelaksana perjalanan dinas tidak menginap sesuai data yang dilaporkan.

Nilainya mencapai Rp4.595.415.203,00.

Bahkan, berdasarkan konfirmasi lebih lanjut kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, ditemukan kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp38.970.000,00.

"Atas kelebihan pembayaran ini, Sekretariat DPRD telah menyetorkan sebagian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp202.724.917,00.

skandal perjalanan dinas di sekretariat dprd bengkulu: temuan bpk capai rp4 miliar lebih!                            rel, bengkulu – skandal besar terungkap di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu setelah badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tahun 2023. 
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk, nilai temuan mencapai rp4,3 miliar lebih, yang mencakup pembayaran hotel dan uang harian yang tidak diakui.
tagihan hotel diduga fiktif, uang harian tak terverifikasi
dalam laporan bpk, ditemukan bahwa total pembayaran hotel yang tidak diakui mencapai rp4.319.214.860,00. 
selain itu, ada uang harian yang tidak diakui senilai rp38.970.000,00.
lebih lanjut, total perjalanan dinas yang tidak diakui mencapai rp4.358.184.860,00. namun, dari jumlah tersebut, baru rp202.724.917,00 yang dikembalikan, sementara sisanya sebesar rp4.155.459.943,00 masih belum disetorkan.
bpk menegaskan bahwa tagihan hotel terindikasi tidak senyatanya, karena berdasarkan hasil konfirmasi dengan 33 hotel, tidak ada bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel-hotel tersebut.
baca juga:5 hp kamera 108mp, ram jumbo, & baterai besar di 2025 – mulai rp2 jutaan, spek ngeri!
baca juga:harga samsung a35 5g turun gila-gilaan! performa kencang, cocok untuk gaming & konten kreator
modus kelebihan pembayaran terungkap
bpk juga mengungkap bahwa kelebihan pembayaran perjalanan dinas terjadi karena para pelaksana perjalanan dinas tidak menginap sesuai data yang dilaporkan. 
nilainya mencapai rp4.595.415.203,00.
bahkan, berdasarkan konfirmasi lebih lanjut kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, ditemukan kelebihan pembayaran uang harian sebesar rp38.970.000,00.
"atas kelebihan pembayaran ini, sekretariat dprd telah menyetorkan sebagian ke rekening kas umum daerah (rkud) sebesar rp202.724.917,00. 
namun, masih ada sisa sebesar rp4.155.459.943,00 yang belum dikembalikan," demikian tertulis dalam lhp bpk.
tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban
temuan ini memicu kecaman publik terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan di sekretariat dprd provinsi bengkulu. 
masyarakat mendesak agar ada tindak lanjut hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
skandal perjalanan dinas ini juga menjadi peringatan keras bagi instansi pemerintahan lain agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran negara.
baca juga:usulan pemanfaatan anggaran untuk mengangkat seluruh honorer menjadi pppk penuh waktu
baca juga:anggaran kemendikdasmen dipotong rp8 triliun, guru honorer terancam?
akankah pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini diberikan sanksi tegas? publik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.