REL, Jakarta – Dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha menjelang Lebaran.
Seorang pelaku usaha membagikan pengalamannya di platform media sosial X (Twitter), menunjukkan 15 amplop dari berbagai ormas yang meminta jatah THR.
Unggahan tersebut langsung mendapat respons luas dari warganet. Banyak yang menyayangkan praktik ini yang dinilai sebagai bentuk pemerasan terselubung.
“Diabaikan saja, namun jika sudah masuk dalam unsur pemaksaan dan intimidasi, DM ke saya untuk kami tindaklanjuti. Terlebih jika ada evidence untuk memperkuat laporan,” tulis seorang netizen dalam kolom komentar.
BACA JUGA:Pantai Prawehan, Destinasi Wisata Baru di Jepara yang Cocok untuk Libur Lebaran 2025
Polisi Tegas: Ormas Premanisme Akan Ditindak!
Aksi ormas yang meminta THR kepada pengusaha bukanlah hal baru. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam stabilitas ekonomi nasional.
“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat pekan lalu.
Masyarakat dan pengusaha yang merasa mendapat intimidasi, pemerasan, atau pemaksaan dari kelompok yang mengatasnamakan ormas diminta untuk segera melapor ke pihak berwajib.
BACA JUGA:BKN Tetapkan Jadwal Resmi Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 di Tahun 2025
Trunoyudo menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi oknum yang menyalahgunakan nama ormas untuk melakukan pungutan liar, termasuk meminta jatah THR secara paksa.
Dampak Buruk Terhadap Iklim Investasi
Aksi premanisme berkedok ormas ini disebut-sebut berpotensi menghambat investasi dan memperburuk perekonomian nasional.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyatakan bahwa aksi pemalakan ormas bisa menyebabkan ketidakpastian bagi para investor.
BACA JUGA:DPRD Muratara Gelar Paripurna Penyampaian Pidato Bupati Muratara Terpilih
"Kalau dihitung semuanya, dampaknya bukan hanya uang yang keluar, tetapi juga investasi yang batal masuk. Ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah," ungkap Sanny dalam sebuah dialog mengenai optimalisasi kawasan industri di Jakarta pekan lalu.
Ia juga mengungkapkan bahwa ormas sering kali masuk ke kawasan industri untuk melakukan aksi demonstrasi atau meminta dilibatkan dalam proyek pembangunan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran bisnis di wilayah tersebut.