REL, Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, memimpin Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2024 di The Arista Hotel Palembang pada Kamis kemarin. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kapolda Sumsel, Direktur PT Jasa Raharja, serta perwakilan dari Kemendagri RI dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.
Fatoni menekankan pentingnya kekompakan dalam mengoptimalkan kinerja di Samsat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mencapai hal ini, perbaikan kebijakan, pengembangan SDM, alokasi anggaran, pembenahan sarana prasarana, dan inovasi menjadi kunci utama.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks ini, peran Pemda menjadi krusial dalam memperbaiki layanan dan data, termasuk melalui kebijakan seperti penghapusan BBNKB II dan penerapan pajak progresif.
Dirut PT Jasa Raharja, Prof. Dr. Drs. Rivan A. Purwanto, SH., MH., menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan. Ia juga mencatat bahwa pembina samsat nasional telah berhasil mengidentifikasi sebagian besar kendaraan baru, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih perlu ditingkatkan.
BACA JUGA:Kapolres Terima Kunjungan TK Bhayangkari
BACA JUGA:Kikim Timur Raih Juara MTQ
Kakorlantas Kepolisian RI, Irjen Pol, Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan validitas data dan pelayanan kesamsatan di Indonesia. Selain itu, implementasi pasal 74 tentang penghapusan regident ranmor menjadi salah satu fokus utama kegiatan ini.
Dalam kesimpulan, rapat ini menghasilkan rencana aksi proker tahunan dan penandatanganan 11 proker untuk tahun 2024 sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kinerja Samsat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)