“Waktu pasar dibangun, kami senang, karena bisa jadi tempat jualan yang layak. Tapi sampai sekarang kok malah kosong, ditumbuhi rumput, sayang sekali,” keluhnya.
Senada dengan itu, Ratna (38), seorang ibu rumah tangga, juga berharap agar pasar segera dibenahi.
“Kalau pasarnya aktif, kami nggak perlu jauh-jauh ke luar desa belanja. Ekonomi juga pasti lebih ramai,” ujarnya.
BACA JUGA:Ungkap Kasus Pemerasan, Karangan Bunga Berjejer di Mapolres
Kisah terbengkalainya Pasar Karang Dapo menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur tanpa tata kelola yang jelas hanya akan menghasilkan bangunan mati. Sebuah pasar, tak peduli seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tak akan berfungsi jika tak dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Kondisi ini juga membuka ruang diskusi lebih luas tentang pentingnya evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD atau APBN. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah? Apakah sudah disertai rencana jangka panjang terkait pemanfaatan dan pengelolaan?
Pasar Karang Dapo sejatinya adalah simbol dari harapan ekonomi rakyat. Namun ketika simbol itu tak dihidupkan, ia hanya akan jadi pengingat pahit tentang potensi yang disia-siakan. Kini, saatnya pemerintah daerah, terutama Disperindagkop Muratara, bertindak nyata — bukan sekadar janji.
BACA JUGA:Hingga Juli 2025, Bapenda Catat Realiasi Pajak Daerah Sumsel Capai Rp1,79 Triliun
Jika tidak, bukan hanya PAD yang hilang, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan. (*)