Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, membela keputusan pemerintah. Ia menyebut bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan tetap dijalankan, hanya saja bentuknya kini lebih variatif. “Komitmen membangun SDM unggul tetap ada, termasuk lewat MBG. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mari kita tingkatkan kerja sama dan gotong royong,” ujarnya.
BACA JUGA:Ratusan Warga Binaan Lapas Empat Lawang Terima Remisi HUT RI ke-80, 11 Orang Langsung Bebas
BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Gelar Malam Kenegaraan, Bupati Tegaskan Pentingnya Nasionalisme
Dilema Anggaran Pendidikan
Kebijakan ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi, MBG dianggap penting untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak bangsa; namun di sisi lain, ada risiko bahwa kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran justru terabaikan.
Apakah MBG akan benar-benar melahirkan generasi unggul, atau justru meninggalkan lubang baru dalam dunia pendidikan Indonesia? Jawabannya kini bergantung pada konsistensi pemerintah menyeimbangkan gizi dan literasi.