Realisasi Belanja dan TKD Wilayah Sumsel Capai 95,8 Persen

REL, Palembang - Realisasi belanja Kementerian/Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga November 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Data dari DJPb mencatat bahwa pendapatan negara di Sumsel mencapai 95,8 persen, atau sekitar Rp18,6 triliun dari pagu sebesar Rp19,4 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp15,9 triliun (93,2%), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp279 miliar (101,5%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,42 miliar (116%). Sementara itu, belanja negara di Sumsel telah tersalurkan sebesar Rp38,6 triliun atau 83,3% dari target sebesar Rp46,4 triliun.

Rincian belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp12,9 triliun (76,7%) dan TKD sebesar Rp25,7 triliun (87%). Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, menyatakan bahwa outlook untuk Desember 2023 menunjukkan penerimaan di Sumsel mencapai sekitar 105,3%, dengan tingkat penyerapan di atas 95%.

Meski demikian, Rahmadi menekankan perlunya peningkatan kinerja dan memperbesar dampak APBN. Sebagai langkah ke depan, ia memberikan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran wilayah Sumsel tahun 2024.

BACA JUGA:Berkomitmen Capai Target Zero Stunting Bersama Stakeholder

BACA JUGA:Otak Pelaku Perampokan dan Pemerkosaan Istri Dibekuk Tim Landak

Pertama, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak DIPA dan Buku TKD diterima. Rahmadi menambahkan, "Kami siap mendampingi supaya ini bisa cepat direalisasikan, terutama jika bisa dimulai pada awal tahun."

Kedua, disiplinkan pola penyerapan anggaran agar sesuai dengan target di masing-masing jenis pos belanja. Ketiga, diperlukan peningkatan konsistensi antara rencana pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran TKD, dengan mempercepat pembahasan rencana kegiatan dan persiapan penyusunan APBD Desa. Terakhir, Rahmadi menekankan perlunya mempercepat proses tagging TKD pada DPA OPD terkait.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran wilayah Sumsel dapat lebih efisien dan berdampak positif pada perekonomian daerah. (*)