UGM Meliburkan Mahasiswa untuk Turun Aksi Mengawal Putusan MK

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Kamis , 22 Aug 2024 - 10:03

Foto: UGM Meliburkan Mahasiswa untuk Turun Aksi-Istimewa-

RAKYATEMPATLAWANG - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memutuskan meliburkan mahasiswa mereka untuk ikut serta dalam aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap langkah DPR RI yang mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, yang dianggap melawan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Herlambang Wiratraman, dosen Fakultas Hukum UGM, mengonfirmasi keputusan tersebut. "Benar. Semalam teman-teman pamitan dan minta dukungan meliburkan kuliah.

Banyak kawan dosen Fakultas Hukum UGM meliburkan mahasiswa untuk turun jalan," ujarnya saat dihubungi Tempo.

Sejumlah mahasiswa UGM telah berangkat menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi yang juga berlangsung di Yogyakarta.

Salah satu mahasiswa, Mark, menyatakan bahwa mereka saat ini sudah berada di Jakarta dan sedang mempersiapkan diri untuk aksi.

Badan Eksekutif Mahasiswa UGM telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pengesahan RUU Pilkada.

Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan MK sebagai landasan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

BEM UGM juga mendesak DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna.

Selain itu, BEM UGM meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala macam intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik.

ugm meliburkan mahasiswa untuk turun aksi mengawal putusan mk                            rakyatempatlawang - dosen fakultas hukum universitas gadjah mada (ugm) yogyakarta memutuskan meliburkan mahasiswa mereka untuk ikut serta dalam aksi mengawal putusan mahkamah konstitusi (mk). 
aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap langkah dpr ri yang mengesahkan revisi undang-undang (ruu) pilkada, yang dianggap melawan putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024.
herlambang wiratraman, dosen fakultas hukum ugm, mengonfirmasi keputusan tersebut. "benar. semalam teman-teman pamitan dan minta dukungan meliburkan kuliah. 
banyak kawan dosen fakultas hukum ugm meliburkan mahasiswa untuk turun jalan," ujarnya saat dihubungi tempo.
baca juga:badan legislasi dpr gelar rapat pleno terkait revisi uu pilkada, partai buruh siapkan aksi besar-besaran
baca juga:demo mahasiswa dan buruh kepung gedung dpr dan mk hari ini
sejumlah mahasiswa ugm telah berangkat menuju jakarta untuk bergabung dalam aksi yang juga berlangsung di yogyakarta.
 salah satu mahasiswa, mark, menyatakan bahwa mereka saat ini sudah berada di jakarta dan sedang mempersiapkan diri untuk aksi.
badan eksekutif mahasiswa ugm telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pengesahan ruu pilkada. 
mereka menuntut komisi pemilihan umum (kpu) ri untuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya putusan mk sebagai landasan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.
baca juga:dpr anulir putusan mk, gibran diuntungkan, kaesang terancam
baca juga:peluang emas bagi tamatan smp: cpns 2024 kemenag lubuk linggau buka formasi spesial!
 bem ugm juga mendesak dpr untuk segera menghentikan pembahasan ruu pilkada dalam sidang paripurna.
selain itu, bem ugm meminta presiden joko widodo untuk menghentikan segala macam intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik.
 mereka juga menuntut agar praktik nepotisme dalam pemerintahan dihilangkan.
 bem ugm menegaskan bahwa presiden joko widodo, yang merupakan alumni ugm, telah melanggar jati diri ugm dan mengkhianati semangat reformasi dan demokrasi.
baca juga:para akademisi dan aktivis 1998 gelar aksi unjuk rasa kawal putusan mk
baca juga:ekspresi bahagia pemenang lomba panjat pinang berhadiah janda ternyata!
"joko widodo sebagai alumnus paling memalukan ugm telah melanggar jati diri ugm. maka dari itu, kami segenap anggota bem km ugm akan terus berdiri tegak di garis depan perjuangan," demikian pernyataan bem ugm.
aksi ini merupakan respons terhadap keputusan dpr yang dinilai mengabaikan putusan mk, yang seharusnya bersifat final dan mengikat. 
revisi uu pilkada yang disahkan dpr dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan mengembalikan indonesia ke era kolonialisme, seperti yang dikemukakan oleh dewan guru besar universitas indonesia (dgb ui) dalam pernyataan terpisah.
demo ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan mahasiswa, buruh, dan akademisi dari berbagai wilayah di indonesia, sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan dpr yang kontroversial tersebut. (*)
baca juga:kesempatan emas di rs ar. bunda lubuklinggau: lowongan kerja untuk posisi perawat!
baca juga:bem si siapkan aksi besar: ribuan mahasiswa akan geruduk dpr tuntut revisi uu pilkada