Syarat Mengajukan Sengketa Pilkada 2024 ke MK, Peraturan Lengkap yang Wajib Diketahui

syarat mengajukan sengketa pilkada 2024 ke mk, peraturan lengkap yang wajib diketahui syarat mengajukan sengketa pilkada 2024 ke mk, peraturan lengkap yang wajib diketahui rel, jakarta - para calon kepala daerah yang merasa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 tidak sesuai dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ke mahkamah konstitusi (mk).  proses ini diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, yang memberikan ketentuan jelas tentang waktu dan syarat pengajuan gugatan. batas waktu pengajuan gugatan ke mk pasal 157 ayat (5) uu pilkada menyatakan bahwa peserta pemilihan memiliki waktu paling lambat tiga hari kerja untuk mengajukan permohonan ke mk setelah komisi pemilihan umum (kpu) mengumumkan hasil penetapan perolehan suara.  dalam hal ini, tahapan penghitungan suara pilkada 2024 akan berlangsung hingga 16 desember 2024, sehingga batas waktu pengajuan gugatan akan mengikuti tahapan tersebut. baca juga:pj wali kota pekanbaru terjaring ott kpk, ini kata kemendagri! baca juga:pj bupati lahat apresiasi nakes syarat-syarat pengajuan gugatan untuk mengajukan gugatan, calon kepala daerah wajib melengkapi beberapa dokumen: 1. alat bukti pelanggaran pemilu - bukti harus konkret dan relevan. 2. keputusan kpu - berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. jika dokumen yang diajukan belum lengkap, calon dapat memperbaiki permohonan dalam waktu tiga hari kerja sejak diterimanya dokumen oleh mk. selisih suara yang memenuhi syarat pasal 158 uu pilkada mengatur selisih suara maksimum yang dapat diajukan ke mk berdasarkan jumlah penduduk: provinsi penduduk ≤ 2 juta: selisih maksimal 2%. penduduk 2-6 juta: selisih maksimal 1,5%. penduduk 6-12 juta: selisih maksimal 1%. penduduk > 12 juta: selisih maksimal 0,5%. baca juga:kontestasi pilkada lahat 2024 disorot, paslon 01 ungkap dugaan pelanggaran tsm di 209 tps baca juga:pilkada di sumsel berjalan lancar kabupaten/kota penduduk ≤ 250.000: selisih maksimal 2%. penduduk 250.000-500.000: selisih maksimal 1,5%. penduduk 500.000-1 juta: selisih maksimal 1%. penduduk > 1 juta: selisih maksimal 0,5%. proses di mahkamah konstitusi setelah pengajuan diterima, mk memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu (phpu). putusan mk bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 157 ayat (9). pilkada serentak 2024 pilkada serentak 2024 telah digelar pada 27 november 2024, dan tahapan penghitungan suara berlangsung hingga 16 desember 2024.  baca juga:kelalaian kpps jadi sorotan, 8 tps ini pemilihan suara ulang baca juga:nasib keluarga dedi mulyadi: anak jadi dpr, mantan istri gigit jari di pilkada bagi calon yang ingin mengajukan gugatan, penting untuk mempersiapkan semua dokumen dengan baik agar proses berjalan lancar dan sesuai peraturan.***

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•