Waspada Oknum Main Patok!

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:00

Ahmad Wazir Noviadi. Foto: dok/ist--

REL, Palembang — Wakil Menteri Pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, program ambisius ini mendapat sorotan serius dari Komisi II DPR RI.

Dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang pada Jumat (13/12/2024), anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi, mengingatkan potensi ancaman dari oknum-oknum yang memanfaatkan program tersebut dengan cara "main patok" di lahan-lahan terlantar.

"Jangan sampai tanah yang selama ini terlantar mendadak dipatok-patok oleh oknum, sementara orangnya selama ini tidak ada. Kita harus waspada," ujar Noviadi.

Noviadi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ia berharap tidak ada ego sektoral dalam pelaksanaan program cetak sawah ini.

"Ini program besar. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak sebagai satu tim. Tanpa kerja sama yang baik, tujuan program ini akan sulit tercapai," ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi II DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk mengatasi masalah konflik lahan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU).

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah agraria, terutama di Sumatera Selatan.

Noviadi juga menekankan bahwa program cetak sawah ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga bagian dari cita-cita membangun Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Semua pihak harus melangkah bersama di era pemerintahan yang baru ini. Dari pusat hingga daerah, kita harus fokus mewujudkan perubahan positif,"Pungkasnya. (*)

waspada oknum main patok!                            rel, palembang — wakil menteri pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di provinsi sumatera selatan. 
langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang digagas presiden ri prabowo subianto.
namun, program ambisius ini mendapat sorotan serius dari komisi ii dpr ri. 
dalam kunjungan kerja reses tim komisi ii dpr ri di palembang pada jumat (13/12/2024), anggota komisi ii dpr ri, ahmad wazir noviadi, mengingatkan potensi ancaman dari oknum-oknum yang memanfaatkan program tersebut dengan cara "main patok" di lahan-lahan terlantar.
"jangan sampai tanah yang selama ini terlantar mendadak dipatok-patok oleh oknum, sementara orangnya selama ini tidak ada. kita harus waspada," ujar noviadi.
noviadi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn).
ia berharap tidak ada ego sektoral dalam pelaksanaan program cetak sawah ini.
"ini program besar. pemerintah pusat dan daerah harus bergerak sebagai satu tim. tanpa kerja sama yang baik, tujuan program ini akan sulit tercapai," ungkap politisi dari fraksi partai gerindra tersebut.
sebagai bentuk dukungan konkret, komisi ii dpr ri membentuk panitia kerja (panja) untuk mengatasi masalah konflik lahan dan penertiban hak guna usaha (hgu). 
langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah agraria, terutama di sumatera selatan.
baca juga:dari desa burai hingga bandara internasional
baca juga:mulai januari 2025, ppn 12% dikenakan untuk rumah sakit vip dan sekolah internasional
noviadi juga menekankan bahwa program cetak sawah ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga bagian dari cita-cita membangun indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan presiden prabowo.
"semua pihak harus melangkah bersama di era pemerintahan yang baru ini. dari pusat hingga daerah, kita harus fokus mewujudkan perubahan positif,"pungkasnya. (*)

Tag

Share