Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Dipotong 50%, Guru Besar UGM Soroti Efektivitas Kebijakan

REL,BACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat sebesar 50 persen. Penghematan ini direncanakan untuk mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, menilai kebijakan ini sulit direalisasikan mengingat jumlah publikasi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang lebih besar dibandingkan kabinet sebelumnya.

BACA JUGA: Pantau Orang Tercinta dengan Mudah: Fitur Canggih Google Maps yang Wajib Anda Coba!

BACA JUGA: 5 Kelebihan Toyota Fortuner VRZ Diesel Terbaru 2025, Tangguh dan Nyaman!

Jumlah Kementerian Bertambah, Anggaran Membengkak

Wahyudi mencatat bahwa kabinet saat ini terdiri dari 48 menteri dan lima badan, jumlah yang lebih besar dibandingkan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang hanya memiliki 34 menteri. Dengan adanya kementerian baru, kebutuhan anggaran untuk operasional, fasilitas, dan pejabat baru pun meningkat.

Ketidakcocokan Antara Anggaran dan Kebutuhan

Beberapa kementerian telah mengajukan permohonan tambahan anggaran yang signifikan, seperti Kementerian Hak Asasi Manusia yang meminta peningkatan dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun, serta Kementerian Koordinator Pangan yang memerlukan tambahan Rp505 miliar. Menurut Wahyudi, kebutuhan anggaran yang tinggi ini akan sulit ditekan dengan pemangkasan perjalanan dinas.

BACA JUGA: PSSI Bayar Kompensasi Pemecatan Shin Tae-yong, Alasan dan Dampaknya

BACA JUGA: Rekrutmen Pendamping Lokal Desa 2025: Klarifikasi Kemendes PDTT

Evaluasi dan Pengalokasian Ulang Anggaran

Wahyudi menyarankan bahwa sebelum pemangkasan dilakukan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap relevansi anggaran yang diusulkan. Penghematan dapat dicapai dengan memangkas biaya untuk kegiatan yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi setiap kementerian, seperti sosialisasi dan seminar yang memakan anggaran besar.

Dampak pada Sektor Strategis

Pembelanjaan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak negatif pada kinerja menteri yang bergantung pada interaksi langsung, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi. Menurut Wahyudi, pengurangan anggaran dalam sektor ini akan menurunkan efektivitas diplomasi dan penanaman modal asing.

BACA JUGA: Harta Kekayaan Erick Thohir dan Kontroversi Pemecatan Shin Tae-yong: Apa yang Terjadi di Balik Keputusan PSSI?