Polemik Pagar Laut Tangerang: Menteri KKP Sesalkan Pembongkaran oleh TNI AL

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 20 Jan 2025 - 14:00

Polemik Pagar Laut Tangerang: Menteri KKP Sesalkan Pembongkaran oleh TNI AL-ist/net-

Pembongkaran pagar dilakukan secara bertahap, melibatkan sekitar 600 personel TNI AL dan nelayan setempat. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyebut pencabutan dilakukan sepanjang dua kilometer per hari.

“Proses pencabutan akan dilakukan di Tanjung Pasir, bertahap, melibatkan nelayan dan pihak TNI AL,” ujarnya.

KKP Panggil DKP Jawa Barat

Terkait izin pembangunan pagar laut ini, KKP akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat untuk dimintai keterangan.

Trenggono menegaskan pentingnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kajian lingkungan yang menyeluruh.

“Kegiatan Kesesuaian Ruang Laut harus dari pemerintah pusat karena ada unsur lingkungan dan lain sebagainya yang harus disatukan,” tegasnya.

Jika terbukti melanggar, KKP berwenang memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab.

PT TRPN Akan Laporkan ke DPR

Kuasa hukum PT TRPN menyatakan akan membawa polemik ini ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, Trenggono dengan santai menyebut bahwa pihaknya menghormati langkah tersebut. “Gak apa-apa dilaporkan ke DPR, itu hak mereka,” ujarnya.

Dengan polemik yang terus bergulir, Trenggono berharap agar seluruh pihak dapat mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

polemik pagar laut tangerang: menteri kkp sesalkan pembongkaran oleh tni al                            rel, tangerang – menteri kelautan dan perikanan (kkp), sakti wahyu trenggono, menyayangkan pembongkaran pagar laut di pantai utara (pantura) kabupaten tangerang, banten.
pembongjaran yang dilakukan oleh tni angkatan laut (al) pada sabtu (18/1/2025). 
pagar sepanjang 30 kilometer itu sebelumnya disegel oleh kkp karena dianggap ilegal.
trenggono menegaskan bahwa pencabutan pagar seharusnya dilakukan setelah pelaku pemasangan pagar tersebut ditemukan.
“kalau pencabutan kan tunggu dulu, kalau sudah ketahuan siapa yang memasang. kalau mencabut itu gampang,” ujarnya di pantai kedonganan, kabupaten badung, minggu (19/1/2025).
ia juga menambahkan bahwa pagar tersebut seharusnya dijadikan barang bukti dalam penyelidikan kasus yang masih berlangsung.
baca juga:sidang korupsi tambang di lahat: amplop diduga berisi uang untuk bupati terungkap
baca juga:menteri pppa soroti rendahnya minat anak pada sayuran dalam program mbg
koordinasi dengan ksal
menteri trenggono mengaku sudah mendengar tentang pembongkaran yang dilakukan oleh tni al, tetapi menyatakan bahwa kkp tidak terlibat dalam keputusan tersebut. “kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh angkatan laut. itu seharusnya barang bukti,” tegasnya.
trenggono mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kepala staf angkatan laut (ksal), laksamana muhammad ali, untuk membahas polemik ini lebih lanjut.
pagar laut ilegal dan proses pembongkaran bertahap
pagar laut ini sebelumnya dibangun oleh pt tunas ruang pelabuhan nusantara (trpn) untuk proyek pembangunan pelabuhan, namun tidak memiliki izin dari kkp.
perusahaan mengklaim memiliki izin dari dinas kelautan dan perikanan (dkp) provinsi jawa barat, tetapi trenggono menegaskan bahwa izin seperti ini harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang cipta kerja.
pembongkaran pagar dilakukan secara bertahap, melibatkan sekitar 600 personel tni al dan nelayan setempat. komandan pangkalan utama tni angkatan laut (danlantamal) iii jakarta, brigjen tni (mar) harry indarto, menyebut pencabutan dilakukan sepanjang dua kilometer per hari.
“proses pencabutan akan dilakukan di tanjung pasir, bertahap, melibatkan nelayan dan pihak tni al,” ujarnya.
baca juga:guru pppk bisa mengajar di sekolah swasta: ini syaratnya
baca juga:9 makanan sehat yang berpotensi membuat panjang umur
kkp panggil dkp jawa barat
terkait izin pembangunan pagar laut ini, kkp akan memanggil dinas kelautan dan perikanan jawa barat untuk dimintai keterangan. 
trenggono menegaskan pentingnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kajian lingkungan yang menyeluruh.
“kegiatan kesesuaian ruang laut harus dari pemerintah pusat karena ada unsur lingkungan dan lain sebagainya yang harus disatukan,” tegasnya.
jika terbukti melanggar, kkp berwenang memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab.
pt trpn akan laporkan ke dpr
kuasa hukum pt trpn menyatakan akan membawa polemik ini ke dpr. 
menanggapi hal tersebut, trenggono dengan santai menyebut bahwa pihaknya menghormati langkah tersebut. “gak apa-apa dilaporkan ke dpr, itu hak mereka,” ujarnya.
baca juga:sambut panen raya 2025, bapanas bawa kabar gembira buat para petani
baca juga:kuasa hukum pt trpn: nelayan yang protes pagar laut bukan berasal dari bekasi!
dengan polemik yang terus bergulir, trenggono berharap agar seluruh pihak dapat mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 7 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan