Sidang Korupsi Tambang Lahat: Amplop Cokelat dan SK Ganda Bongkar Dugaan Suap Bupati

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Senin , 20 Jan 2025 - 14:49

Kasus dugaan korupsi pengelolaan izin tambang batu bara di Kabupaten Lahat semakin menyeruak ke permukaan, menyingkap rangkaian fakta mengejutkan.-ist-

sidang korupsi tambang lahat: amplop cokelat dan sk ganda bongkar dugaan suap bupati                            rel, lahat – kasus dugaan korupsi pengelolaan izin tambang batu bara di kabupaten lahat semakin menyeruak ke permukaan, menyingkap rangkaian fakta mengejutkan.
dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, jumat (17/1/2025), saksi kunci fian habibie dan faisal ishak mengungkap skema aliran dana dan manipulasi dokumen yang diduga melibatkan bupati lahat.
amplop cokelat berisi uang untuk bupati
fian habibie, mantan staf dinas energi dan sumber daya mineral (distamben) lahat, bersaksi bahwa ia sering diminta terdakwa misri—mantan kepala distamben lahat—mengantarkan amplop cokelat besar yang diduga berisi uang kepada bupati.
baca juga:sidang korupsi tambang di lahat: amplop diduga berisi uang untuk bupati terungkap
amplop itu diberikan melalui ajudan bupati, dan fian menerima upah antara rp300 ribu hingga rp500 ribu per pengantaran.
“saya pernah disuruh oleh pak misri untuk mengantarkan berkas di dalam amplop cokelat besar untuk bupati lahat,” kata fian.
ia menyatakan bahwa amplop cokelat tersebut juga memuat amplop putih yang diduga berisi uang.
sk ganda: pusat masalah perizinan
baca juga:kondisi gor biduk kajang terbengkalai
kejanggalan lain terungkap dari kesaksian faisal ishak, mantan kepala bagian hukum pemkab lahat.
ia menjelaskan bahwa surat keputusan (sk) yang digunakan untuk izin tambang mencantumkan dua titik koordinat, sesuatu yang dianggap melanggar prosedur.
“yang saya tanda tangani hanya untuk satu titik koordinat, yaitu milik pt bukit asam (ptba). saya baru mengetahui adanya titik kedua saat penyidikan,” ungkap faisal, mencurigai adanya pemalsuan tanda tangan.
hakim anggota pitriadi menyoroti bahwa penggunaan dua titik koordinat dalam satu sk merupakan akar permasalahan yang membuat dokumen tersebut tidak sah.
baca juga:panen padi di linggau diprediksi berlimpah
fakta ini semakin memperkuat dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang di lahat.
tujuh saksi dan jalan panjang pengungkapan
sidang menghadirkan tujuh saksi, termasuk fian dan faisal, untuk mengurai benang kusut kasus yang diperkirakan merugikan negara dalam jumlah besar.
jaksa dari kejaksaan tinggi sumatera selatan berkomitmen menggali keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam praktik lancung tersebut.
baca juga:maki sumsel desak gubernur copot kepala sekolah pungli
agenda sidang lanjutan akan berlangsung pekan depan dengan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan bukti.
kasus ini menjadi sorotan publik karena membongkar praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan mencoreng tata kelola pertambangan di indonesia. 
sebelumnya, pada senin (13/1/2025), pengadilan tipikor palembang menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) batu bara oleh pt abs.
jaksa penuntut umum (jpu) mengungkap fakta mengejutkan terkait aliran dana yang melibatkan beberapa pihak dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim fauzi isra sh mh.
baca juga:kondisi gor biduk kajang terbengkalai
“saya beli barang dan kado sesuai perintah bapak misri,” ungkap salah satu saksi di hadapan majelis hakim.
kasus yang menyeret nama besar tersebut diduga merugikan negara hingga rp495 miliar lebih.
dalam dakwaannya, jpu menegaskan bahwa izin pertambangan pt abs diberikan berdasarkan rekomendasi dan keputusan dari bupati lahat saat itu, saifudin aswari rivai.
lebih lanjut, jpu memaparkan bahwa aliran dana yang diterima para tersangka tidak hanya dalam bentuk mata uang rupiah, tetapi juga dolar amerika serikat.
baca juga:peringati isra miraj, pemda lahat bakal datangkan penceramah
fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik gratifikasi dalam penerbitan iup op.
kerugian negara membengkak
kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan izin tambang ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di wilayah sumatera selatan.
jpu menyebut kerugian negara mencapai rp495 miliar, yang muncul dari potensi pendapatan negara yang hilang akibat penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur.
baca juga:9 fakta menarik jembatan ampera, ikon kebanggaan palembang
nama-nama besar terlibat?
meski nama misri disebut dalam kesaksian terkait pemberian hadiah, peran pastinya masih terus didalami oleh tim penegak hukum.
hakim dan jpu terus menggali motif serta keterlibatan pihak-pihak lainnya yang mungkin terlibat dalam praktik korupsi ini. **

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan