PPPK Paruh Waktu: Kemenpan RB Jelaskan Aturan Jam Kerja dan Keuntungannya

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 16:00

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja-ist/net-

Rel, Jakarta – Pemerintah terus melakukan reformasi dalam pengelolaan tenaga honorer dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah fleksibilitas jam kerja yang akan ditentukan oleh masing-masing instansi.

Dalam siaran resmi di kanal YouTube Kemenpan RB pada Sabtu (31/1/2025), Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa aturan jam kerja PPPK Paruh Waktu akan bergantung pada kebijakan instansi terkait.

"Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan ke pengaturan instansi, karena yang tahu mereka itu harus bekerja penuh atau tidak tergantung dari apa kontrak kerjanya," ujar Aba Subagja.

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun tenaga honorer beralih status menjadi PPPK, mereka tetap bekerja dalam sistem kontrak dengan fleksibilitas waktu sesuai kebutuhan instansi.

Dasar Hukum PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) Nomor 6 Tahun 2025, masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

Namun, jam kerja mereka tidak bersifat baku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

Pada diktum ke-14 Kepmenpan-RB, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi memiliki kewenangan untuk menentukan jam kerja PPPK Paruh Waktu.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai ASN sambil menyesuaikan dengan kebutuhan lain.

Keuntungan Menjadi PPPK Paruh Waktu

Meskipun bersifat kontrak dan paruh waktu, pengangkatan sebagai PPPK tetap memberikan berbagai keuntungan bagi tenaga honorer, antara lain:

pppk paruh waktu: kemenpan rb jelaskan aturan jam kerja dan keuntungannya                            rel, jakarta – pemerintah terus melakukan reformasi dalam pengelolaan tenaga honorer dengan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah fleksibilitas jam kerja yang akan ditentukan oleh masing-masing instansi.
dalam siaran resmi di kanal youtube kemenpan rb pada sabtu (31/1/2025), plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, menjelaskan bahwa aturan jam kerja pppk paruh waktu akan bergantung pada kebijakan instansi terkait.
"jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan ke pengaturan instansi, karena yang tahu mereka itu harus bekerja penuh atau tidak tergantung dari apa kontrak kerjanya," ujar aba subagja.
pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun tenaga honorer beralih status menjadi pppk, mereka tetap bekerja dalam sistem kontrak dengan fleksibilitas waktu sesuai kebutuhan instansi.
baca juga:breaking! pengumuman ppg 2025 batch 1 hari ini, cek nama anda sekarang!
baca juga:ppg daljab kemenag 2025 dimulai! simak jadwal dan cara daftarnya di sini
dasar hukum pppk paruh waktu
berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kepmenpan-rb) nomor 6 tahun 2025, masa kerja pppk paruh waktu ditetapkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
namun, jam kerja mereka tidak bersifat baku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
pada diktum ke-14 kepmenpan-rb, disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi memiliki kewenangan untuk menentukan jam kerja pppk paruh waktu.
hal ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi pppk untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai asn sambil menyesuaikan dengan kebutuhan lain.
keuntungan menjadi pppk paruh waktu
meskipun bersifat kontrak dan paruh waktu, pengangkatan sebagai pppk tetap memberikan berbagai keuntungan bagi tenaga honorer, antara lain:
1. status asn dengan nomor induk pppk
setelah diangkat, pppk paruh waktu akan mendapatkan surat keputusan (sk) pengangkatan serta nomor induk pppk. dengan status ini, mereka memiliki kepastian hukum serta perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan.
baca juga:32 perangkat desa di rejang lebong lolos pppk 2024, harus pilih: jabatan lama atau karier baru?
baca juga:gaji pppk paruh waktu lulusan sma: peluang kerja dengan gaji menjanjikan
2. fleksibilitas jam kerja
keunggulan utama dari pppk paruh waktu adalah jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pegawai tetap. hal ini memungkinkan mereka menyesuaikan waktu kerja dengan kondisi pribadi maupun kebutuhan instansi.
3. peluang menjadi pppk penuh waktu
meskipun saat ini bekerja sebagai pppk paruh waktu, pegawai tetap memiliki peluang untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu setelah evaluasi kinerja. jika kinerjanya baik dan tersedia anggaran, peluang menjadi pegawai tetap akan lebih besar.
4. gaji minimal setara ump
pemerintah memastikan bahwa gaji pppk paruh waktu minimal setara dengan upah minimum provinsi (ump). dengan demikian, pegawai tetap mendapatkan penghasilan yang layak sesuai standar pemerintah.
syarat pengangkatan pppk paruh waktu
menurut plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, terdapat beberapa syarat utama bagi tenaga honorer yang ingin menjadi pppk paruh waktu, yaitu:
terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) sebagai tenaga non-asn.
mengikuti seleksi pppk atau cpns 2024, tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi.
memiliki ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar serta pengalaman kerja minimal dua tahun.
diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-asn.
baca juga:kabar gembira untuk asn dan pppk muba: gaji dan tpp cair senin depan
baca juga:honorer bisa jadi pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang, ini syaratnya
kesimpulan
kebijakan pppk paruh waktu memberikan solusi bagi tenaga honorer untuk tetap bekerja sebagai asn, dengan fleksibilitas jam kerja yang ditentukan oleh instansi masing-masing.
meskipun masih berstatus kontrak, mereka tetap mendapatkan gaji setara ump, serta peluang untuk menjadi pppk penuh waktu di masa depan.
dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di sektor pemerintahan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan