DPRD dan Kejari Sepakat Jaga Transparansi

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 20:27

RESMI: DPRD Musi Rawas resmi menjalin kerja sama dengan Kejari Musi Rawas dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Jum’at (31/1/2025). Foto: dok/ist--

dprd dan kejari sepakat jaga transparansi                            rel, musi rawas – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten musi rawas resmi menjalin kerja sama dengan kejaksaan negeri (kejari) musi rawas dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
memorandum of understanding (mou) ini ditandatangani pada jumat (31/01/25) di gedung dprd kabupaten musi rawas.
penandatanganan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk sekretaris daerah (sekda) drs. h. ali sadikin, m.si, yang mewakili bupati hj. ratna machmud. 
ketua dprd musi rawas, firdaus cik ola, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan dprd memiliki landasan hukum yang kuat.
baca juga:masih berhak atas rp 66,81 miliar
firdaus cik ola menegaskan bahwa kerja sama ini bukan untuk melindungi anggota dprd dari masalah hukum, tetapi sebagai bentuk deteksi dini agar kebijakan yang diambil tetap sesuai aturan.
"kami sangat menyambut baik kerja sama ini. dalam banyak kebijakan, baik dari segi hukum maupun politik, kami perlu masukan dan pandangan dari kejaksaan agar langkah yang diambil tetap sesuai aturan," ujar firdaus.
ia mencontohkan kasus sebelumnya, di mana pemerintah daerah sempat mewacanakan pinjaman dana dari bank jabar. 
kurangnya referensi hukum kala itu membuat dprd mengalami dilema. dengan adanya mou ini, koordinasi aspek hukum bisa lebih mudah dilakukan.
baca juga:jaringan irigasi di dusun sandar angin butuh perbaikan
plt. kajari musi rawas, abu nawas, sh., mh., menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi yang sehat antara kejaksaan dan dprd.
"kalau ada indikasi penyimpangan, kita lihat faktanya terlebih dahulu. mou ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi dprd maupun kejaksaan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat," ungkapnya.
menurutnya, kejaksaan sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada dprd agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
baca juga:produktivitas padi merosot drastis
penandatanganan mou dilakukan oleh plt. kajari musi rawas, abu nawas, sh., mh., ketua dprd firdaus cik ola, se., dan sekretaris dprd elbaroma. 
acara ini disaksikan oleh puluhan anggota dprd, pejabat kejaksaan, serta seluruh opd di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas.
dengan adanya kerja sama ini, diharapkan proses pemerintahan di kabupaten musi rawas semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan