Pemerintah Rencanakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2026, Ini Alasannya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 06 Feb 2025 - 10:13

Doc/Foto/Ist--

pemerintah rencanakan kenaikan iuran bpjs kesehatan pada 2026, ini alasannya                            rel,bacakoran.co – pemerintah berencana menaikkan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan pada tahun 2026.
menteri kesehatan (menkes), budi gunadi sadikin, mengungkapkan bahwa rencana ini telah disampaikan kepada presiden prabowo subianto.
namun, sebelum keputusan final dibuat, pemerintah perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian keuangan (kemenkeu) yang dipimpin oleh sri mulyani, serta pihak-pihak terkait lainnya.
 “di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment (penyesuaian) di tarifnya,” ujar budi setelah pertemuan dengan presiden di istana kepresidenan, jakarta, pada rabu (5/2/2025).
baca juga:segera rilis! ini spesifikasi realme gt7 dengan snapdragon 8 elite dan android 15
djsn: penyesuaian iuran dilakukan secara berkala
anggota dewan jaminan sosial nasional (djsn), muttaqien, menjelaskan bahwa pemerintah memang diharuskan meninjau besaran iuran bpjs kesehatan maksimal setiap dua tahun sekali.
hal ini merujuk pada pasal 38 ayat (2) peraturan presiden nomor 64 tahun 2020, yang menyatakan bahwa ketua djsn akan mengusulkan besaran iuran kepada presiden dengan tembusan ke menteri keuangan.
 “jika pembahasan antar-kementerian atau lembaga sudah final, maka akan segera disampaikan usulan besaran iuran, waktu, maupun mekanismenya kepada presiden,” ujar muttaqien.
ia juga menambahkan bahwa tim lintas kementerian yang terdiri dari kemenko pmk, kemenkes, kemenkeu, dan bpjs kesehatan masih dalam tahap finalisasi perhitungan manfaat, tarif, dan iuran.
baca juga:redmi note 14 pro+ 5g: flagship killer 2025 dengan kamera 200mp, layar amoled 120hz, dan fast charging 120w!
ancaman defisit bpjs kesehatan
direktur utama bpjs kesehatan, ali ghufron mukti, mengungkapkan bahwa kenaikan iuran menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan layanan.
per oktober 2024, bpjs kesehatan menghadapi defisit keuangan sebesar rp 12,83 triliun akibat ketidakseimbangan antara klaim manfaat yang harus dibayarkan dan penerimaan iuran dari peserta.
“nanti akhir juni atau awal juli 2025 akan ditentukan berapa iuran yang disesuaikan, target manfaat, dan tarifnya,” kata ghufron dalam pernyataannya pada senin (11/11/2024).
pemerintah sebelumnya telah mempertimbangkan menaikkan iuran bpjs kesehatan pada pertengahan tahun 2025, namun rencana tersebut masih dalam tahap kajian lebih lanjut.
baca juga:aturan baru seragam asn dan pppk 2025: keseragaman dan ketentuan lengkap
kepesertaan bpjs kesehatan dan program new rehab 2.0
saat ini, kepesertaan jaminan kesehatan nasional (jkn) telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk indonesia, dengan sekitar 278 juta jiwa terdaftar dalam program ini.
namun, bpjs kesehatan juga menghadapi tantangan besar, yakni 17 juta peserta yang mengalami tunggakan pembayaran.
sebagai solusi, bpjs kesehatan meluncurkan program new rehab 2.0, yang memungkinkan peserta mencicil tunggakan iuran dengan skema pembayaran bertahap yang lebih fleksibel.
dengan rencana kenaikan iuran pada 2026, pemerintah berharap program jkn tetap berjalan secara berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat indonesia.***