Terancam PHK? Ini Solusi PPPK Paruh Waktu untuk Tenaga Honorer!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 10 Feb 2025 - 06:30

Ilustari foto.--

REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah resmi meluncurkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan tenaga honorer yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Aba Subagja, menegaskan bahwa skema ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemberhentian penuh tenaga honorer.

“Teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu ini akan merugikan. Justru ini menguntungkan dibandingkan mereka diberhentikan,” ujar Aba dalam siaran resmi YouTube Kemenpan RB.

Mengapa Skema PPPK Paruh Waktu Dihadirkan?

Pemerintah menghadirkan skema ini sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu akibat keterbatasan anggaran dan formasi jabatan di instansi pemerintahan.

Menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16/2025, kebijakan ini bertujuan untuk menata tenaga non-ASN sekaligus memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi mereka.

“Kenapa (tenaga honorer) harus diberhentikan? Anggaran tidak ada, formasi tidak ada, tapi kebijakan ini adalah upaya untuk tetap menyelamatkan mereka,” jelas Aba.

Bidang Pekerjaan yang Dapat Diisi oleh PPPK Paruh Waktu

Beberapa bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh PPPK Paruh Waktu meliputi:

1. Guru dan tenaga kependidikan

2. Tenaga kesehatan

3. Tenaga teknis

terancam phk? ini solusi pppk paruh waktu untuk tenaga honorer!                            rel,bacakoran.co – pemerintah resmi meluncurkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan tenaga honorer yang terancam pemutusan hubungan kerja (phk).
plt deputi bidang sdm aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb), aba subagja, menegaskan bahwa skema ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemberhentian penuh tenaga honorer.
 “teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan pppk paruh waktu ini akan merugikan. justru ini menguntungkan dibandingkan mereka diberhentikan,” ujar aba dalam siaran resmi youtube kemenpan rb.
baca juga:breaking news! sebuah rumah di talang banyu habis dilalap api, kerugian ditaksir capai ratusan juta
mengapa skema pppk paruh waktu dihadirkan?
pemerintah menghadirkan skema ini sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu akibat keterbatasan anggaran dan formasi jabatan di instansi pemerintahan.
menurut keputusan menteri panrb nomor 16/2025, kebijakan ini bertujuan untuk menata tenaga non-asn sekaligus memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi mereka.
 “kenapa (tenaga honorer) harus diberhentikan? anggaran tidak ada, formasi tidak ada, tapi kebijakan ini adalah upaya untuk tetap menyelamatkan mereka,” jelas aba.
baca juga:breaking news! sebuah rumah di talang banyu habis dilalap api, kerugian ditaksir capai ratusan juta
 bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh pppk paruh waktu
beberapa bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh pppk paruh waktu meliputi:
1. guru dan tenaga kependidikan
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
4. pengelola umum operasional
5. operator layanan operasional
6. pengelola layanan operasional
7. penata layanan operasional
selain itu, peserta yang tidak lolos seleksi cpns 2024 atau pppk tahap i dan ii juga diberikan kesempatan untuk mengisi formasi pppk paruh waktu.
baca juga:kapok! eks kades korupsi rp500 juta untuk nikah lagi, kini malah ditinggal istri muda
keuntungan pppk paruh waktu dibandingkan honorer
skema pppk paruh waktu membawa sejumlah keuntungan dibandingkan tenaga honorer biasa, antara lain:
1. kepastian gaji
pppk paruh waktu akan mendapatkan gaji yang tidak lebih rendah dari upah minimum provinsi (ump) atau setidaknya setara dengan gaji terakhir mereka sebagai tenaga honorer.
2. jaminan penganggaran dari pemda
melalui surat menteri dalam negeri nomor 900.1.1/227/sj, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk memastikan pembayaran gaji pppk paruh waktu tepat waktu.
 ini akan mengatasi permasalahan keterlambatan gaji yang sering dialami tenaga honorer.
3. kepastian status dan perlindungan hukum
pppk paruh waktu memiliki status hukum yang lebih jelas dibandingkan tenaga honorer biasa, sesuai dengan uu nomor 20 tahun 2023.
4. peluang karier lebih baik
pppk paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih ke pppk penuh waktu tanpa seleksi tambahan atau kembali mengikuti seleksi cpns di tahun-tahun mendatang.
baca juga:kapok! eks kades korupsi rp500 juta untuk nikah lagi, kini malah ditinggal istri muda 
pemerintah larang rekrutmen honorer baru
menteri panrb rini widyantini menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menata tenaga non-asn secara bertahap dengan memastikan kesejahteraan mereka.
“pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan ini dan tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru di luar skema yang telah ditetapkan. ini sesuai dengan amanat uu no. 20 tahun 2023 yang mengatur penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah,” tegasnya.
dengan skema pppk paruh waktu, tenaga honorer yang terdampak kebijakan penghapusan non-asn tetap mendapatkan kepastian status, kehidupan yang layak, serta perlindungan kerja yanglebih baik di sektor pemerintahan.***