Forum ASN PPPK Dorong 3 Agenda Besar, Tapi Poin Akhir Diragukan!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 10 Feb 2025 - 15:00

Forum ASN PPPK Dorong 3 Agenda Besar, Tapi Poin Akhir Diragukan!-ist/net-

"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gaji dan pensiun ASN saat ini tengah dibahas. Ini peluang bagi PPPK untuk mendapatkan hak pensiun seperti PNS," jelas Ahmad.

Jika aturan ini disahkan, PPPK akan mendapatkan tunjangan pensiun yang lebih jelas, sehingga tidak ada lagi kesenjangan dengan PNS.

3. Migrasi dari PPPK ke PNS: Realistis atau Mustahil?

Tuntutan terakhir, yaitu migrasi dari PPPK ke PNS, menjadi agenda yang paling kontroversial. Secara hukum, migrasi ini hanya bisa dilakukan melalui revisi UU ASN 2023, yang memerlukan waktu panjang dan proses yang tidak mudah.

"Kalau ingin migrasi ke PNS, harus ada revisi UU ASN. Ini butuh waktu lama dan pengorbanan besar untuk mengawalnya," tegas Ahmad.

Alih-alih menunggu revisi yang belum tentu terjadi, Ahmad menyarankan agar perjuangan lebih difokuskan pada aturan pensiun untuk PPPK, yang lebih realistis dan bisa segera diwujudkan.

Dikotomi ASN Harus Dihapuskan

Meski PPPK dan PNS sama-sama ASN, faktanya ketimpangan masih terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari hak finansial, tunjangan, hingga jenjang karier.

Ahmad dan forum ASN PPPK berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini agar tidak ada lagi diskriminasi di dalam tubuh ASN.

"Jika tidak ada kebijakan yang adil, PPPK akan terus merasa menjadi ASN kelas dua. Padahal, mereka juga berkontribusi besar dalam pelayanan publik," pungkasnya.

Kini, bola ada di tangan pemerintah dan DPR. Akankah perjuangan forum ASN PPPK membuahkan hasil? Atau tuntutan ini hanya akan menjadi wacana yang terus menggantung?

forum asn pppk dorong 3 agenda besar, tapi poin akhir diragukan!                            rel, jakarta – forum-forum aparatur sipil negara (asn) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) semakin bermunculan di berbagai daerah. 
meski berbeda nama dan latar belakang, namun mayoritas memiliki visi dan misi yang sama, yakni memperjuangkan kesetaraan hak dengan pegawai negeri sipil (pns).
ketua asn pppk kabupaten boyolali, ahmad saifudin, menegaskan bahwa ketimpangan hak antara pppk dan pns masih terasa meskipun keduanya sama-sama berstatus asn berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
"masih ada dikotomi antara pns dan pppk. padahal, secara hukum, keduanya diakui sebagai asn. namun, dalam praktiknya, pns masih dianggap lebih tinggi dibanding pppk," ujar ahmad, minggu (9/2).
akibat perbedaan kesejahteraan dan jenjang karier yang mencolok, berbagai forum asn pppk pun bersatu untuk memperjuangkan tiga agenda besar.
baca juga:anggaran ikn diblokir, bagaimana nasib pembangunannya?
baca juga:penghapusan honorer: parepare fokus alih status ke pppk
3 agenda besar forum asn pppk
1. masa kontrak sampai usia pensiun
salah satu tuntutan utama forum asn pppk adalah kontrak kerja hingga usia pensiun. beberapa daerah seperti makassar, sulawesi selatan, dan jawa timur telah mulai merealisasikan kebijakan ini.
ahmad menilai agenda ini sangat memungkinkan, asalkan ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.
"jika beberapa daerah bisa menerapkan ini, mengapa tidak dijadikan aturan nasional?" tegasnya.
2. jaminan pensiun untuk pppk
jaminan pensiun menjadi poin penting dalam perjuangan forum asn pppk. saat ini, pppk sudah dikenakan potongan jaminan hari tua (jht), tetapi manfaatnya berbeda dari pensiun yang diterima pns.
"rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang gaji dan pensiun asn saat ini tengah dibahas. ini peluang bagi pppk untuk mendapatkan hak pensiun seperti pns," jelas ahmad.
jika aturan ini disahkan, pppk akan mendapatkan tunjangan pensiun yang lebih jelas, sehingga tidak ada lagi kesenjangan dengan pns.
3. migrasi dari pppk ke pns: realistis atau mustahil?
tuntutan terakhir, yaitu migrasi dari pppk ke pns, menjadi agenda yang paling kontroversial. secara hukum, migrasi ini hanya bisa dilakukan melalui revisi uu asn 2023, yang memerlukan waktu panjang dan proses yang tidak mudah.
"kalau ingin migrasi ke pns, harus ada revisi uu asn. ini butuh waktu lama dan pengorbanan besar untuk mengawalnya," tegas ahmad.
baca juga:puslabfor polri telusuri penyebab kebakaran di gedung atr/bpn
baca juga:efisiensi anggaran atau ketidakadilan? asn kelas bawah yang paling terdampak
alih-alih menunggu revisi yang belum tentu terjadi, ahmad menyarankan agar perjuangan lebih difokuskan pada aturan pensiun untuk pppk, yang lebih realistis dan bisa segera diwujudkan.
dikotomi asn harus dihapuskan
meski pppk dan pns sama-sama asn, faktanya ketimpangan masih terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari hak finansial, tunjangan, hingga jenjang karier.
ahmad dan forum asn pppk berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini agar tidak ada lagi diskriminasi di dalam tubuh asn.
"jika tidak ada kebijakan yang adil, pppk akan terus merasa menjadi asn kelas dua. padahal, mereka juga berkontribusi besar dalam pelayanan publik," pungkasnya.
kini, bola ada di tangan pemerintah dan dpr. akankah perjuangan forum asn pppk membuahkan hasil? atau tuntutan ini hanya akan menjadi wacana yang terus menggantung?