Solar Subsidi Bakal Diatur Ulang! Nelayan dan Pakar Khawatir, Ini Alasannya

solar subsidi bakal diatur ulang! nelayan dan pakar khawatir, ini alasannya rel, jakarta – setelah polemik gas lpg 3 kilogram bersubsidi, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia kembali berencana menata ulang distribusi solar subsidi. kebijakan ini diumumkan dalam rapat kerja nasional (rakernas) partai golkar 2025 di kantor dpp golkar, jakarta barat, sabtu (8/2/2025). namun, rencana ini menuai kekhawatiran. sekjen dpp kesatuan nelayan tradisional indonesia (knti), iing rohimin, meminta kementerian esdm untuk mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak menyulitkan masyarakat kecil. ia menyoroti masalah akses solar subsidi bagi nelayan yang hingga kini masih bermasalah. baca juga:partisipasi tinggi! warga empat lawang antusias ikut cek kesehatan gratis solar subsidi masih bermasalah, nelayan sulit akses bbm menurut iing, salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (spbun). hingga kini, hanya ada 404 spbun di seluruh indonesia. selain itu, kebocoran solar subsidi masih menjadi isu besar. baca juga:retret kepala daerah di magelang bisa habiskan rp 22 miliar, kontradiktif dengan arahan presiden pada november 2024, bahlil mengungkapkan kebocoran bbm dan listrik mencapai rp100 triliun atau 20-30 persen dari total subsidi. masalah lain adalah kuota solar subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. data badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) menunjukkan bahwa dari 2,2 juta kiloliter solar subsidi yang dialokasikan bagi nelayan pada 2024, hanya 600 ribu kiloliter atau 27,2 persen yang terealisasi. nelayan dipersulit administrasi, harus punya dokumen resmi baca juga:anggota dpr: perekrutan pppk jadi beban berat bagi negara survei koalisi untuk ketahanan usaha perikanan nelayan (kusuka) dan knti pada 2020-2021 di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota mengungkapkan bahwa 82,8 persen nelayan kecil tidak memiliki akses ke bbm subsidi. penyebabnya, persyaratan administrasi yang rumit, seperti harus memiliki surat rekomendasi, pas kecil, atau bukti pencatatan kapal (bpkp). iing menilai aturan ini justru menyulitkan nelayan kecil, terutama yang tinggal di kepulauan, karena harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen. pakar: batasi kuota solar subsidi bisa picu inflasi baca juga:pemerintah siapkan aturan pencairan thr dan gaji ke-13 asn, terbit sebelum ramadhan pengamat ekonomi energi dari universitas gadjah mada (ugm), fahmy radhi, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menata ulang distribusi solar subsidi. jika kebijakan ini membatasi kuota solar di spbu, dampaknya bisa berujung pada inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. menurut fahmy, solusi utama adalah merevisi peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bbm. ia menilai aturan ini perlu diperjelas, terutama terkait kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan solar subsidi. baca juga:rincian biaya haji 2025 resmi ditetapkan, berikut detailnya per embarkasi misalnya, truk roda empat untuk angkutan kebutuhan pokok masih boleh mendapat subsidi, sedangkan kendaraan lebih besar sebaiknya tidak. bahlil klaim demi kepentingan rakyat, golkar pasang badan bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar solar subsidi tidak lagi disalahgunakan untuk industri. ia pun mengaku siap menghadapi polemik yang mungkin muncul. “saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa,” ujar bahlil. baca juga:harga emas nyaris pecah rekor! akankah menembus level tertinggi sepanjang masa? golkar pun menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. wakil ketua umum partai golkar, idrus marham, menegaskan bahwa langkah bahlil sejalan dengan arahan presiden prabowo subianto. sementara itu, bph migas berencana menerapkan batas maksimal penyaluran bbm subsidi, yakni 60 liter per hari untuk kendaraan roda empat, 80 liter untuk kendaraan roda enam, dan 200 liter untuk kendaraan lebih besar. langkah ini diambil berdasarkan kajian bph migas bersama ugm yang menemukan bahwa kuota saat ini masih berpotensi disalahgunakan. baca juga:jhon duran bersinar, apakah cristiano ronaldo masih dibutuhkan di al nassr? akankah kebijakan ini mengulang polemik lpg 3 kg? kebijakan ini jelas menimbulkan pro dan kontra. di satu sisi, pemerintah ingin memastikan solar subsidi tepat sasaran, namun di sisi lain, nelayan dan pakar ekonomi mengkhawatirkan dampaknya terhadap masyarakat kecil. jika kebijakan ini tidak dipersiapkan dengan matang, bukan tidak mungkin polemik lpg 3 kilogram akan terulang kembali. **

Tag

• # kuota solar subsidi
• # perpres 191/2014
• # kebocoran bbm
• # spbun terbatas
• # distribusi bbm subsidi
• # kebijakan bahlil lahadalia
• # nelayan sulit bbm
• # solar subsidi

Share

• 
• 
• 
• 
•