Anggaran BPOM Dipangkas 41%! Bisakah Tetap Awasi Obat dan Makanan Secara Maksimal?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi tantangan besar setelah anggarannya untuk tahun 2025 dipangkas hingga 41 persen.-ist-
REL, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi tantangan besar setelah anggarannya untuk tahun 2025 dipangkas hingga 41 persen.
Dari semula Rp2,56 triliun, kini pagu anggaran BPOM hanya tersisa Rp1,4 triliun.
Meski demikian, Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, dan kosmetik tetap berjalan optimal.
Efisiensi Besar-Besaran, Anggaran Hanya Rp300 Miliar untuk Program Utama
BACA JUGA:Partisipasi Tinggi! Warga Empat Lawang Antusias Ikut Cek Kesehatan Gratis
Taruna menjelaskan bahwa dari total anggaran yang tersedia, Rp880 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai dan Rp200 miliar untuk biaya operasional.
Artinya, BPOM hanya memiliki sekitar Rp300 miliar untuk menjalankan berbagai program dan layanan pengawasan dari Sabang hingga Merauke.
“Rp300 miliar ini kami optimis tetap bisa menjalankan secara maksimal tugas-tugas pokok kami dengan tetap memperhatikan efisiensi. Jadi kami akan memangkas hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan,” ujar Taruna saat ditemui wartawan di Kantor BPOM, Jakarta.
BPOM Tetap Jalankan Pengawasan MBG, Didanai Badan Gizi Nasional
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang Bisa Habiskan Rp 22 Miliar, Kontradiktif dengan Arahan Presiden
Di tengah keterbatasan anggaran, BPOM tetap berperan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Taruna memastikan bahwa kegiatan pengawasan MBG tidak akan membebani anggaran BPOM karena dananya berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sudah melakukan MOU dengan Badan Gizi Nasional. Ada beberapa item yang sudah disepakati, termasuk anggaran yang akan digunakan untuk pengawasan MBG,” jelasnya.
BPOM akan mengawasi makanan sejak tahap produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BACA JUGA:Anggota DPR: Perekrutan PPPK Jadi Beban Berat bagi Negara
Selain itu, BPOM juga memberikan pelatihan kepada sukarelawan yang bertugas di SPPG, serta memastikan distribusi makanan berjalan aman dan bebas dari kontaminasi.