PPPK 2025: Aturan Baru Masa Kerja, Gaji, dan Tunjangan Pensiun

pppk 2025: aturan baru masa kerja, gaji, dan tunjangan pensiun rel,bacakoran.co - pemerintah resmi memperbarui aturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) untuk tahun 2025, mencakup masa kerja, gaji, hingga tunjangan pensiun. meskipun berstatus sebagai aparatur sipil negara (asn) seperti pegawai negeri sipil (pns), pppk memiliki skema kerja yang berbeda, terutama dalam hal kontrak kerja dan hak pensiun. baca juga:penemuan bunga bangkai raksasa dan air terjun eksotis di ulu sungai penig masa kerja pppk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pppk diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. masa kontrak minimal: 1 tahun masa kontrak maksimal: 5 tahun per periode perpanjangan kontrak: dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi, evaluasi kinerja, serta persetujuan pejabat pembuat komitmen (ppk) penyampaian keputusan perpanjangan: wajib diteruskan ke badan kepegawaian nasional (bkn) sebagai contoh, seorang pppk yang direkrut dengan kontrak 5 tahun dapat diperpanjang setelah masa kontraknya habis, tergantung pada kebutuhan instansi tempatnya bekerja. baca juga:sekda apriyadi hadiri isra miraj, warga teluk kijing ucapkan terima kasih gaji dan tunjangan pppk pppk menerima gaji yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). selain gaji pokok, pppk juga berhak mendapatkan beberapa tunjangan, di antaranya: tunjangan kinerja tunjangan keluarga tunjangan pangan tunjangan jabatan (untuk posisi tertentu) tunjangan lainnya yang diatur sesuai kebijakan instansi masing-masing baca juga:1.017 buku terbit di aplikasi ilibrary kanceku hak pensiun pppk dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn, disebutkan bahwa semua asn, baik pns maupun pppk, berhak mendapatkan jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua. pasal 21 ayat (6): asn berhak atas jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun. pasal 22 ayat (1): jaminan pensiun dan hari tua dibayarkan setelah asn berhenti bekerja. sumber pembiayaan: pemerintah sebagai pemberi kerja dan iuran pegawai asn yang bersangkutan. namun, aturan teknis mengenai skema dan implementasi pensiun bagi pppk masih dalam tahap pembahasan pemerintah. peraturan pemerintah (pp) yang mengatur detailnya belum diterbitkan. baca juga:satresnarkoba polres musi rawas ringkus kurir dan pemilik sabu kesimpulan dengan adanya aturan baru ini, pppk mendapatkan kepastian terkait masa kerja, gaji, serta hak pensiun yang setara dengan pns. meski begitu, regulasi teknis mengenai pensiun pppk masih menunggu pengesahan lebih lanjut dari pemerintah. nantikanpembaruan lebih lanjut mengenai kebijakan pppk 2025.***

Tag

• # pppkvspns
• # peraturanasn
• # aturanpppk
• # pensiunpppk
• # pppk2025
• # kebijakanpemerintah
• # tunjanganpppk
• # gajipppk
• # reformasibirokrasi
• # asn

Share

• 
• 
• 
• 
•