100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Transportasi Publik di Ambang Krisis

REL, JAKARTA -- Nasib transportasi publik di Indonesia kian mengkhawatirkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

Hal tersebut disampaikan oleh Darmaningtyas selaku Peneliti dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN). 

Dikatakannya, sejumlah layanan angkutan umum berhenti beroperasi, seperti Trans Metro Dewata di Bali, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogyakarta.  

Selain itu, layanan angkutan perintis yang dioperasikan DAMRI di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua juga terancam akibat efisiensi anggaran. 

BACA JUGA:Jelang Ramadhan, Lapas Empat Lawang Gelar Razia

“Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa masyarakat di luar Jawa akan melakukan mobilitas?” ujar Darmaningtyas, Minggu. 

Darmaningtyas menilai, kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang melakukan pemotongan anggaran tanpa memperhatikan keberlangsungan layanan publik di daerah menjadi penyebab utama merosotnya transportasi umum.  

Ia juga mengkritik Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai lebih fokus pada kegiatan seremonial daripada mencari solusi atas permasalahan transportasi publik. 

Kondisi ini, menurut Darmaningtyas, mencerminkan lemahnya tata kelola transportasi publik dan berdampak langsung pada keselamatan transportasi.

BACA JUGA:Kunjungan Kepala BNNP Sumsel ke Empat Lawang

Efek domino dari buruknya layanan angkutan umum juga memicu inflasi dan masalah sosial lainnya, termasuk meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan dini di Jawa Tengah.

"Penurunan kualitas transportasi publik di awal pemerintahan ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya akses transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil dan terluar," tandasnya.