Resmi Berubah! Aturan PPPK 2025: Masa Kerja, Gaji, dan Tunjangan Pensiun

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Senin , 17 Feb 2025 - 06:45

Pemerintah resmi mengubah aturan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025.-ist-

Salah satu perubahan paling ditunggu adalah terkait jaminan pensiun bagi PPPK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, disebutkan bahwa semua ASN, baik PNS maupun PPPK, berhak atas jaminan pensiun dan hari tua.

Pasal 21 ayat (6) UU ASN menegaskan bahwa ASN memiliki hak atas jaminan sosial yang mencakup:

Jaminan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan kematian
Jaminan pensiun
Jaminan hari tua

Namun, hingga kini, skema dan implementasi pensiun bagi PPPK masih dalam tahap pembahasan.

Pemerintah masih menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis pembayaran dan sumber pembiayaan pensiun PPPK.

PPPK Jadi Alternatif Menjanjikan

Dalam beberapa tahun terakhir, PPPK semakin populer di Indonesia sebagai alternatif bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam pelayanan publik tanpa harus menjadi PNS.

Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan merekrut tenaga profesional yang kompeten di bidangnya.

Dengan adanya kepastian mengenai masa kerja, gaji, dan tunjangan, PPPK menjadi pilihan menarik bagi tenaga kerja yang ingin bergabung dengan instansi pemerintahan.

Meskipun statusnya tidak permanen, hak-hak PPPK kini semakin diperjelas demi kesejahteraan pegawai dan efisiensi birokrasi.

Perubahan aturan PPPK 2025 membawa angin segar bagi para pegawai kontrak pemerintah.

Dengan regulasi yang lebih jelas mengenai masa kerja, gaji, dan tunjangan, PPPK diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

resmi berubah! aturan pppk 2025: masa kerja, gaji, dan tunjangan pensiun                            rel, jakarta – pemerintah resmi mengubah aturan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada tahun 2025.
perubahan ini mencakup masa kerja, besaran gaji, hingga tunjangan pensiun yang selama ini menjadi perdebatan. bagaimana detail lengkapnya? simak ulasan berikut!
masa kerja pppk diperjelas
meskipun pppk berstatus sebagai aparatur sipil negara (asn), sistem kerja mereka berbeda dengan pegawai negeri sipil (pns).
baca juga:napoli gagal menang lagi!
berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn, pppk dipekerjakan dengan kontrak kerja yang dapat diperpanjang.
dalam aturan terbaru, masa kerja pppk tetap mengacu pada peraturan pemerintah (pp) nomor 49 tahun 2018, di mana perjanjian kerja memiliki durasi minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dalam satu kali kontrak.
setelah masa kontrak berakhir, perpanjangan bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi, pencapaian kinerja, dan persetujuan pejabat pembuat komitmen (ppk).
sebagai contoh, seorang pegawai yang dikontrak selama 5 tahun bisa mendapatkan perpanjangan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
baca juga:pochettino sebut marco verratti paling mengesakan
pejabat ppk wajib melaporkan perpanjangan ini kepada kepala badan kepegawaian nasional (bkn).
gaji dan tunjangan pppk 2025
pppk memiliki hak yang hampir sama dengan pns dalam hal gaji dan tunjangan. besaran gaji pppk ditetapkan berdasarkan tingkat jabatan dan golongan, serta mengacu pada regulasi pemerintah yang berlaku.
selain gaji pokok, pppk juga menerima berbagai tunjangan, termasuk:
baca juga:andy johnson nyaris bela polandia

tunjangan kinerja
tunjangan keluarga
tunjangan makan
tunjangan jabatan (untuk posisi tertentu)

dengan adanya aturan terbaru, pemerintah memastikan kesejahteraan pppk semakin diperhatikan demi peningkatan kualitas layanan publik.
tunjangan pensiun pppk masih digodok
salah satu perubahan paling ditunggu adalah terkait jaminan pensiun bagi pppk.
baca juga:100 hari pemerintahan prabowo, pengamat: transportasi publik di ambang krisis
berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, disebutkan bahwa semua asn, baik pns maupun pppk, berhak atas jaminan pensiun dan hari tua.
pasal 21 ayat (6) uu asn menegaskan bahwa asn memiliki hak atas jaminan sosial yang mencakup:

jaminan kesehatan
jaminan kecelakaan kerja
jaminan kematian
jaminan pensiun
jaminan hari tua

namun, hingga kini, skema dan implementasi pensiun bagi pppk masih dalam tahap pembahasan.
baca juga:sat samapta gelar patroli preemtif dan preventif
pemerintah masih menyusun peraturan pemerintah (pp) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis pembayaran dan sumber pembiayaan pensiun pppk.
pppk jadi alternatif menjanjikan
dalam beberapa tahun terakhir, pppk semakin populer di indonesia sebagai alternatif bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam pelayanan publik tanpa harus menjadi pns.
reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan merekrut tenaga profesional yang kompeten di bidangnya.
baca juga:kunjungan kepala bnnp sumsel ke empat lawang
dengan adanya kepastian mengenai masa kerja, gaji, dan tunjangan, pppk menjadi pilihan menarik bagi tenaga kerja yang ingin bergabung dengan instansi pemerintahan.
meskipun statusnya tidak permanen, hak-hak pppk kini semakin diperjelas demi kesejahteraan pegawai dan efisiensi birokrasi.
perubahan aturan pppk 2025 membawa angin segar bagi para pegawai kontrak pemerintah.
dengan regulasi yang lebih jelas mengenai masa kerja, gaji, dan tunjangan, pppk diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
baca juga:100 hari pemerintahan prabowo, pengamat: transportasi publik di ambang krisis
namun, kepastian terkait jaminan pensiun masih menjadi tanda tanya besar.
pemerintah masih merumuskan mekanisme yang tepat untuk menjamin kesejahteraan pppk di masa tua.
kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kebijakan ini dalam waktu dekat!
**