Korupsi Minyak Pertamina: Modus Impor Ilegal dan Kerugian Negara Rp193,7 Triliun

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 27 Feb 2025 - 07:30

7. YRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Mera

Seluruh tersangka telah ditahan setelah penyidik memeriksa 96 saksi dan dua ahli.

Pasal yang Dikenakan

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Respons Pertamina

Menanggapi kasus ini, PT Pertamina (Persero) menyatakan akan bekerja sama dengan Kejagung dalam proses hukum.

"Pertamina menghormati proses hukum dan berkomitmen menjalankan bisnis sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas sesuai Good Corporate Governance (GCG)," ujar VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sektor energi Indonesia dan menambah daftar panjang tantangan dalam tata kelola minyak dan gas nasional.***

korupsi minyak pertamina: modus impor ilegal dan kerugian negara rp193,7 triliun                            rel,bacakoran.co - kejaksaan agung (kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di pt pertamina.
kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga rp193,7 triliun dan berdampak luas terhadap harga bahan bakar minyak (bbm) di indonesia.
baca juga:2 pembunuh pelajar mts dalam karung di tanah datar ditangkap di aceh
modus operandi: impor ilegal dan manipulasi spesifikasi minyak
direktur penyidikan jampidsus kejagung, abdul qohar, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika pemerintah mewajibkan pemenuhan minyak mentah dari dalam negeri sebelum mengimpor.
namun, para tersangka diduga mengabaikan aturan ini dan malah mengimpor minyak mentah dengan harga lebih tinggi dari luar negeri.
"tersangka rs, sds, dan ap diduga membuat produksi minyak dalam negeri tidak terserap dengan berbagai alasan, seperti harga yang dianggap tidak ekonomis dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kilang, padahal minyak dalam negeri bisa diolah lebih lanjut," jelas qohar.
selain itu, ditemukan manipulasi dalam pembelian spesifikasi minyak. minyak ron 90 (pertalite) diduga dibeli dan kemudian dilakukan blending untuk menjadi ron 92 (pertamax), yang tidak diperbolehkan.
baca juga:wow! prodi sistem informasi ubsi yogyakarta raih akreditasi unggul, mahasiswa dijamin langsung dilirik perusah
kerugian negara dan dampak terhadap harga bbm
menurut kejagung, negara mengalami kerugian dari berbagai aspek, termasuk:
ekspor minyak mentah dalam negeri yang merugikan negara rp35 triliun
impor minyak mentah melalui broker sebesar rp2,7 triliun
impor bbm melalui broker sebesar rp9 triliun
kompensasi bbm tahun 2023 sebesar rp126 triliun
subsidi bbm tahun 2023 sebesar rp21 triliun
dampaknya, harga dasar bbm menjadi lebih mahal karena sebagian besar kebutuhan minyak nasional dipenuhi dari impor ilegal.
hal ini berpengaruh pada harga indeks pasar (hip) bbm, yang menjadi acuan subsidi dan kompensasi bbm dari apbn setiap tahun.
baca juga:snbp 2025 gagal? ini syarat dan jadwal daftar snbt 2025 yang wajib diketahui!
daftar tersangka
kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, terdiri dari empat pegawai pertamina dan tiga pihak swasta:
pegawai pertamina
1. riva siahaan (rs) – direktur utama pt pertamina patra niaga
2. sds – direktur feed stock and product optimization pt kilang pertamina internasional
3. yf – direktur utama pt pertamina international shipping
4. ap – vp feed stock management pt kilang pertamina international
pihak swasta
5. mkan – beneficial owner pt navigator khatulistiwa
6. dw – komisaris pt navigator khatulistiwa dan komisaris pt jenggala maritim
7. yrj – komisaris pt jenggala maritim dan direktur utama pt orbit terminal mera
seluruh tersangka telah ditahan setelah penyidik memeriksa 96 saksi dan dua ahli.
baca juga:kejagung geledah rumah mohammad riza chalid terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah
pasal yang dikenakan
para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 uu tipikor, serta pasal 18 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp, terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.
respons pertamina
menanggapi kasus ini, pt pertamina (persero) menyatakan akan bekerja sama dengan kejagung dalam proses hukum.
"pertamina menghormati proses hukum dan berkomitmen menjalankan bisnis sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas sesuai good corporate governance (gcg)," ujar vp corporate communication pertamina, fadjar djoko santoso.
kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sektor energi indonesia dan menambah daftar panjang tantangan dalam tata kelola minyak dan gas nasional.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan