KPK Ngantor Polres Muba, Periksa Pejabat Eselon II

kpk ngantor polres muba, periksa pejabat eselon ii rel, sekayu - tim penyidik dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggelar pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat eselon ii dan pegawai dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), inspektorat, serta kelompok kerja unit layanan pengadaan (pokja ulp) di polres muba pada hari rabu (5/3).   pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai rp 200 miliar yang dilaksanakan di kabupaten musi banyuasin (muba). proses pemeriksaan berlangsung di gedung tanya sudhirajati, unit pidana korupsi sat reskrim polres muba, dimulai sejak pukul 09.30 wib. sejumlah pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut terlihat berdatangan untuk memberikan keterangan. baca juga:kemenang programkan tadarus al-qur'an one day one juz mereka diperiksa terkait mekanisme pengadaan, aliran dana, serta potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan penyalahgunaan anggaran.  proyek yang tengah disorot ini mencakup pembangunan jalan tebing bulang – km 11 – jirak, yang meliputi ruas jalan dari jirak talang mandung hingga jirak – layan bangkit jaya, serta pembangunan jembatan gantung talang simpang – sp rukun rahayu.  pekerjaan ini dilakukan pada tahun 2018-2019 dengan total panjang 57,90 kilometer.  sumber anggaran proyek tersebut berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kabupaten muba kepada pt sarana multi infrastruktur (pt smi).   baca juga:melihat sejarah kerajaan singhasari melalui buku cakrawala mandala dwipantara dalam pemeriksaan tersebut, kpk menduga adanya praktik mark-up serta penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek, yang menimbulkan kerugian negara.  beberapa saksi dari pupr, inspektorat, dan pokja ulp turut diperiksa untuk menggali lebih dalam mengenai proses pengadaan proyek, serta kemungkinan adanya aliran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  mantan kepala bappeda muba, yusuf amilin, yang turut diperiksa sebagai saksi, menyatakan bahwa pemeriksaan kali ini sebatas klarifikasi dokumen.  "tidak ada pertanyaan mendalam, hanya klarifikasi beberapa dokumen yang sudah diserahkan ke penyidik kpk.   proses ini sudah masuk ke tingkat penyidikan," kata yusuf saat dihubungi oleh media pada rabu (5/3). baca juga:libur sekolah lebaran 2025 diperpanjang! siswa dapat jatah libur 28 hari yusuf juga menegaskan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perencanaan proyek pembangunan jalan tersebut, yang melibatkan kawasan km 11 tebing bulang, kecamatan jirak jaya, pada tahun 2018-2019.  selain yusuf, sejumlah pejabat lainnya yang turut diperiksa termasuk arfani (mantan kepala bidang di dinas pupr), plt inspektur kabupaten muba mirwan susanto, plt kepala dinas lingkungan hidup (dlh) muba rudianto, kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten muba m. faris, serta beberapa pejabat eselon iii di pemerintah kabupaten muba.  penyidik kpk hingga kini masih terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mendalami keterangan saksi-saksi untuk menelusuri aliran dana dalam proyek tersebut. baca juga:ini 5 rekomendasi wisata menarik di pelalawan, riau dugaan korupsi dengan modus mark-up anggaran ini berpotensi menyeret lebih banyak pejabat terkait. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•