Tito Karnavian Sebut Kades yang Tolak Koperasi Desa Merah Putih Bisa Dianggap Mengkhianati Rakyat

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 10 Mar 2025 - 15:00

Tito Karnavian Sebut Kades yang Tolak Koperasi Desa Merah Putih Bisa Dianggap Mengkhianati Rakyat-ist/net-

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai bagian dari program ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem ekonomi yang lebih terorganisir dan transparan.

Namun, di sisi lain, sebagian kades merasa bahwa program ini bisa menyalahi sistem yang sudah berjalan di desa. Mereka mengkhawatirkan adanya potensi sentralisasi ekonomi desa yang mengurangi peran serta pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan sumber daya lainnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa koperasi ini tidak akan menghilangkan kewenangan desa, melainkan akan menjadi alat untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dialog dan Keputusan Akhir

Situasi ini masih dalam tahap perundingan. Pemerintah berharap dialog yang akan dilakukan pekan depan bisa menemukan solusi terbaik agar koperasi ini tidak menjadi sumber konflik antara pusat dan desa.

Jika dialog tidak menghasilkan kesepahaman, potensi demo dari kepala desa tetap terbuka.

Namun, pemerintah optimistis bahwa dengan komunikasi yang lebih baik, Koperasi Desa Merah Putih bisa diterima sebagai kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

tito karnavian sebut kades yang tolak koperasi desa merah putih bisa dianggap mengkhianati rakyat                            rel, jakarta, – rencana pembentukan koperasi desa merah putih oleh presiden terpilih prabowo subianto mendapat penolakan dari sejumlah kepala desa (kades) di indonesia. 
para kades bahkan mengancam akan turun ke jalan jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan. 
menanggapi hal ini, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian memberikan respons tegas.
tito mempertanyakan alasan penolakan dari para kepala desa. mantan kapolri itu menegaskan bahwa menolak kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“masa mau ditolak? itu namanya mengkhianati rakyat. ini hanya masalah komunikasi. oleh karena itu, minggu depan menteri koperasi akan mengundang asosiasi kades untuk dialog. jangan sampai ada miskomunikasi,” ujar tito.
ancaman demo kades dan sikap pemerintah
gelombang penolakan dari para kepala desa terhadap koperasi desa merah putih didasari oleh kekhawatiran mereka bahwa kebijakan ini bisa mengurangi kewenangan desa dalam mengelola anggaran serta membawa dampak politis. 
baca juga:casn pppk seleksi 2024 prabumulih akan gelar unjuk rasa
baca juga:penundaan pengangkatan cpns 2024 sampai oktober dinilai ancam pertumbuhan ekonomi
para kades menilai bahwa pembentukan koperasi ini berpotensi mengubah struktur ekonomi di pedesaan tanpa mempertimbangkan masukan dari para pemimpin desa.
ancaman aksi turun ke jalan yang digaungkan kades membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini.
menteri koperasi dan ukm dijadwalkan akan menggelar dialog dengan para kepala desa pekan depan guna menjelaskan konsep dan manfaat dari koperasi ini.
“kami akan hadir dalam dialog bersama menteri koperasi agar semua pihak memahami tujuan utama pembentukan koperasi ini. jangan sampai terjadi salah paham yang merugikan,” lanjut tito.
koperasi desa merah putih: solusi atau ancaman?
koperasi desa merah putih dirancang sebagai bagian dari program ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan prabowo subianto. koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem ekonomi yang lebih terorganisir dan transparan.
baca juga:preman bengis bacok warga di tanah abang demi rp 100 ribu, satu pelaku ditangkap
baca juga:viral guru smk di jakarta barat diduga lecehkan siswi, pemkot janji evaluasi
namun, di sisi lain, sebagian kades merasa bahwa program ini bisa menyalahi sistem yang sudah berjalan di desa. mereka mengkhawatirkan adanya potensi sentralisasi ekonomi desa yang mengurangi peran serta pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan sumber daya lainnya.
meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa koperasi ini tidak akan menghilangkan kewenangan desa, melainkan akan menjadi alat untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.
langkah selanjutnya: menunggu dialog dan keputusan akhir
situasi ini masih dalam tahap perundingan. pemerintah berharap dialog yang akan dilakukan pekan depan bisa menemukan solusi terbaik agar koperasi ini tidak menjadi sumber konflik antara pusat dan desa.
jika dialog tidak menghasilkan kesepahaman, potensi demo dari kepala desa tetap terbuka.
namun, pemerintah optimistis bahwa dengan komunikasi yang lebih baik, koperasi desa merah putih bisa diterima sebagai kebijakan yang menguntungkan semua pihak.