Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ini Alasannya!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 12 Mar 2025 - 14:00

REL, Jakarta – Keputusan pemerintah menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Sejumlah anggota DPR dan DPD RI mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini agar mencabut kebijakan tersebut.

Menurut keputusan terbaru, pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025, sementara PPPK baru akan mulai bertugas pada Maret 2026.

Keputusan ini dinilai merugikan ribuan tenaga honorer yang sudah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka.

Banyak di antara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun dengan gaji rendah dan tanpa jaminan kepastian kerja.

DPR dan DPD RI Tolak Penundaan Pengangkatan ASN

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menegaskan bahwa keputusan ini tidak adil bagi tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi.

Ia meminta Menteri PANRB untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai jadwal awal.

"Kami ingin agar pada bulan tersebut, Menteri PANRB menyelesaikan pengangkatan seluruh CPNS dan PPPK, bukan memulai pengangkatan," ujar Indrajaya, dikutip dari ANTARA, Selasa (12/3/2025).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, yang menilai bahwa kebijakan ini melanggar Undang-Undang ASN, yang menetapkan bahwa 2024 adalah batas akhir tenaga honorer bekerja di instansi pemerintah.

"Kami mendesak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan ini agar tenaga honorer bisa segera diangkat tanpa harus menunggu hingga 2026," tegas Muhdi.

Alasan Pemerintah Menunda Pengangkatan PPPK dan CPNS

anggota dpr desak pemerintah batalkan penundaan pengangkatan pppk 2024, ini alasannya!                            rel, jakarta – keputusan pemerintah menunda pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024 menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
sejumlah anggota dpr dan dpd ri mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini agar mencabut kebijakan tersebut.
menurut keputusan terbaru, pengangkatan cpns yang semula dijadwalkan maret 2025 diundur menjadi oktober 2025, sementara pppk baru akan mulai bertugas pada maret 2026.
keputusan ini dinilai merugikan ribuan tenaga honorer yang sudah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka.
banyak di antara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun dengan gaji rendah dan tanpa jaminan kepastian kerja.
baca juga:mendikdasmen perkenalkan dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat: pilih standar nasional atau internasional?
dpr dan dpd ri tolak penundaan pengangkatan asn
anggota komisi ii dpr ri, indrajaya, menegaskan bahwa keputusan ini tidak adil bagi tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi.
ia meminta menteri panrb untuk menyelesaikan pengangkatan cpns dan pppk sesuai jadwal awal.
"kami ingin agar pada bulan tersebut, menteri panrb menyelesaikan pengangkatan seluruh cpns dan pppk, bukan memulai pengangkatan," ujar indrajaya, dikutip dari antara, selasa (12/3/2025).
hal senada disampaikan wakil ketua komite i dpd ri, muhdi, yang menilai bahwa kebijakan ini melanggar undang-undang asn, yang menetapkan bahwa 2024 adalah batas akhir tenaga honorer bekerja di instansi pemerintah.
"kami mendesak presiden prabowo mencabut kebijakan penundaan ini agar tenaga honorer bisa segera diangkat tanpa harus menunggu hingga 2026," tegas muhdi.
baca juga:jangan sampai celaka! ini tips cerdas pasang box motor untuk mudik lebaran
alasan pemerintah menunda pengangkatan pppk dan cpns
sementara itu, menteri panrb rini widyantini menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah penundaan, melainkan penyesuaian agar pengangkatan asn dilakukan secara serentak.
berikut beberapa alasan utama di balik keputusan tersebut:
proses administrasi dan penempatan asn belum selesai di berbagai instansi pemerintah.
kuota formasi asn yang diterima mencapai lebih dari 1 juta orang, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran.
belanja pegawai asn di apbn 2025 meningkat drastis, dari rp460,8 triliun di tahun 2024 menjadi rp521 triliun di tahun 2025.
namun, dpr menilai alasan ini tidak cukup kuat dan meminta pemerintah mencari solusi lain agar proses pengangkatan tetap berjalan sesuai jadwal awal.
baca juga:mengejutkan! aliran di maros tambah rukun islam jadi 11, janjikan surga dengan beli pusaka
dampak penundaan bagi ribuan tenaga honorer
penundaan ini berdampak besar bagi ribuan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi. banyak dari mereka telah bekerja puluhan tahun dengan status tidak jelas dan gaji minim.
"kasihan jika mereka yang sudah dinyatakan lolos harus terus menunggu. mereka juga dihadapkan pada kebutuhan hidup yang sulit ditunda," ujar indrajaya.
dampak terbesar juga dirasakan oleh sektor pendidikan, terutama bagi guru honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi pppk.
bahkan, beberapa tenaga honorer terpaksa berutang karena berharap segera menerima gaji sebagai asn.
baca juga:mengejutkan! rae lil black jadi mualaf, ungkap perjalanan spiritualnya di ramadan pertama
apakah penundaan bisa dicabut? ini kemungkinan yang bisa terjadi
sejauh ini, pemerintah belum mengubah keputusan mengenai penundaan pengangkatan pppk dan cpns. namun, desakan dari dpr dan dpd bisa mempengaruhi kebijakan ini.
berikut beberapa kemungkinan yang bisa terjadi:
pemerintah tetap pada keputusan awal, dan pengangkatan baru akan dilakukan pada 2025-2026.
pemerintah mempertimbangkan revisi jadwal, dengan melakukan pengangkatan secara bertahap.
presiden turun tangan untuk meninjau ulang kebijakan, jika desakan dari parlemen semakin kuat.
dpd bahkan meminta presiden prabowo subianto untuk mencabut kebijakan ini, agar tenaga honorer bisa segera diangkat tanpa harus menunggu hingga 2026.
baca juga:prabowo umumkan gaji ke-13 asn cair pada juni 2025
kesimpulan
keputusan penundaan pengangkatan cpns dan pppk 2024 menuai polemik besar. dpr dan dpd ri menolak kebijakan ini dan mendesak agar pengangkatan tetap dilakukan sesuai jadwal awal.
namun, pemerintah berdalih bahwa penyesuaian ini diperlukan karena faktor administrasi, kuota formasi, dan anggaran.***