PNS Bisa Work From Anywhere (WFA) 24-27 Maret 2025, Simak Aturan Lengkapnya!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 24 Mar 2025 - 14:00

Selain itu, instansi juga harus memastikan bahwa seluruh pegawai tetap produktif selama periode WFA berlangsung.

Menteri PANRB berharap kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kombinasi WFO, WFH, dan WFA, diharapkan PNS dapat tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun dalam masa libur panjang.***

pns bisa work from anywhere (wfa) 24-27 maret 2025, simak aturan lengkapnya!                            rel,bacakoran.co.jakarta – pemerintah resmi memberikan fleksibilitas bagi pegawai negeri sipil (pns) untuk bekerja dari mana saja (work from anywhere/wfa) selama empat hari, mulai 24 hingga 27 maret 2025. 
keputusan ini tertuang dalam surat edaran (se) menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) no. 2/2025.
kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur nyepi dan idul fitri 1446 hijriah. 
dengan adanya kebijakan wfa ini, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh meningkatnya arus mudik dan liburan.
baca juga:liburan hemat ke singapura ala warga batam: banyak spot foto gratis dan instagrammable!
ketentuan wfa bagi pns
dalam se tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilakukan melalui tiga skema, yakni:
work from office (wfo) – bekerja dari kantor seperti biasa.
work from home (wfh) – bekerja dari rumah dengan pemantauan kinerja.
work from anywhere (wfa) – bekerja dari lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
setiap instansi diberikan kewenangan untuk membagi jumlah pegawai yang bekerja dengan skema wfo, wfh, atau wfa, dengan tetap memperhatikan karakteristik layanan pemerintahan dan jumlah pegawai yang tersedia.
baca juga:5 air terjun paling memukau di bandung untuk liburan lebaran: niagara mini ada di sini!
pelayanan publik tetap berjalan
meskipun diberlakukan kebijakan wfa, menteri panrb menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu. pimpinan instansi wajib memastikan bahwa: 
- layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap beroperasi penuh. 
- sistem pemerintahan berbasis elektronik dioptimalkan untuk mendukung pelayanan jarak jauh. 
- kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak tetap mendapatkan layanan yang ramah dan mudah diakses. 
- kanal pengaduan masyarakat tetap aktif melalui lapor! (www.lapor.go.id) dan platform pengaduan lainnya.
bagi instansi yang menggunakan sistem shift atau jam kerja bergilir, perlu dilakukan penyesuaian agar pelayanan tetap optimal.
baca juga:tiket pesawat mudik 2025: rute pendek lebih mahal dari rute jauh, kok bisa?
kebijakan cuti tahunan pns
selain fleksibilitas kerja, se ini juga mengatur tentang cuti tahunan bagi pns. menteri panrb mengimbau agar pemberian cuti dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan: 
- beban kerja pegawai di instansi masing-masing. 
- karakteristik tugas yang tidak bisa ditinggalkan. 
- jumlah pegawai yang bertugas di unit pelayanan publik.
baca juga:tol palembang-betung dibuka fungsional! ini jadwal dan aturan pentingnya
pengawasan kinerja selama wfa
meskipun bekerja dari lokasi yang lebih fleksibel, kinerja pns tetap dipantau secara ketat. 
pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan terhadap pencapaian target kinerja organisasi agar tetap optimal.
 selain itu, instansi juga harus memastikan bahwa seluruh pegawai tetap produktif selama periode wfa berlangsung.
menteri panrb berharap kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. 
dengan adanya kombinasi wfo, wfh, dan wfa, diharapkan pns dapat tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun dalam masa libur panjang.***