DPR Tegaskan Tidak Ada Keputusan Hapus Sertifikasi Guru dan PPG dalam RUU Sisdiknas

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 31 Mar 2025 - 08:00

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Hetifah Sjaifudian.-Doc/Foto.Ist-

REL,BACAKORAN.CO – Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi UU tersebut.

Pernyataan ini merespons isu yang berkembang di media sosial mengenai penghapusan sertifikasi guru dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Hetifah menjelaskan bahwa proses revisi undang-undang memiliki tahapan yang panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

Dimulai dari penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf awal, rancangan tersebut harus melalui harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna.

“Setelah disetujui dalam Paripurna, draf akan disampaikan kepada pemerintah, yang kemudian menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas lebih lanjut dalam Pembahasan Tingkat I,” jelas Hetifah, Minggu (30/3/2025).

Masih Tahap Awal, Belum Ada Keputusan Final

Hetifah menegaskan bahwa Panja RUU Sisdiknas yang dipimpinnya masih berada pada tahap awal penyusunan NA dan draf RUU.

Oleh karena itu, belum ada keputusan final mengenai perubahan-perubahan tertentu, termasuk isu penghapusan sertifikasi guru dan PPG yang ramai diperbincangkan.

“Belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi UU tersebut, dan kami tidak menjanjikan adanya perubahan-perubahan tertentu sebagaimana berita yang beredar di media sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Panja RUU Sisdiknas berkomitmen untuk membahas setiap kebijakan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan akan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan sistem pendidikan nasional.

Imbauan kepada Masyarakat

dpr tegaskan tidak ada keputusan hapus sertifikasi guru dan ppg dalam ruu sisdiknas                            rel,bacakoran.co – ketua panitia kerja (panja) revisi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), hetifah sjaifudian, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi uu tersebut.
pernyataan ini merespons isu yang berkembang di media sosial mengenai penghapusan sertifikasi guru dan program pendidikan profesi guru (ppg).
hetifah menjelaskan bahwa proses revisi undang-undang memiliki tahapan yang panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.
dimulai dari penyusunan naskah akademik (na) dan draf awal, rancangan tersebut harus melalui harmonisasi di badan legislasi dpr ri sebelum diajukan sebagai usul inisiatif dpr dalam rapat paripurna.
baca juga:pt supreme energy rantau dedap gelar safari ramadhan bersama pemerintah daerah dan masyarakat
“setelah disetujui dalam paripurna, draf akan disampaikan kepada pemerintah, yang kemudian menyusun daftar inventarisasi masalah (dim) untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan tingkat i,” jelas hetifah, minggu (30/3/2025).
masih tahap awal, belum ada keputusan final
hetifah menegaskan bahwa panja ruu sisdiknas yang dipimpinnya masih berada pada tahap awal penyusunan na dan draf ruu.
oleh karena itu, belum ada keputusan final mengenai perubahan-perubahan tertentu, termasuk isu penghapusan sertifikasi guru dan ppg yang ramai diperbincangkan.
“belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi uu tersebut, dan kami tidak menjanjikan adanya perubahan-perubahan tertentu sebagaimana berita yang beredar di media sosial,” tegasnya.
baca juga:liburan lebaran 2025 di umbul ponggok klaten: nikmati underwater walk hingga diving dengan tarif terjangkau
lebih lanjut, ia menambahkan bahwa panja ruu sisdiknas berkomitmen untuk membahas setiap kebijakan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan akan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan sistem pendidikan nasional.
imbauan kepada masyarakat
sebagai penutup, hetifah mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi guna menghindari penyebaran berita yang tidak terverifikasi.
informasi terkait revisi uu sisdiknas dapat diakses melalui kanal komunikasi resmi dpr ri, seperti situs web, konferensi pers, atau media resmi lainnya.
“kami mengharapkan masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama dari media sosial. pastikan kebenaran informasi terlebih dahulu agar tidak terpengaruh oleh berita yang menyesatkan,” tutupnya.***