Resmi! Aturan Baru Gaji Honorer 2025 Ditetapkan Sri Mulyani, Ini Dampaknya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 18 Apr 2025 - 07:30

Ilustari foto.--

Gaji pokok tenaga honorer ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah serta kemampuan fiskal daerah.

2. Kategori Tenaga Honorer

Peraturan mencakup tenaga honorer dari berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, administrasi, dan lainnya yang berhak atas penyesuaian gaji.

3. Mekanisme Penggajian

Diperkenalkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel, termasuk pedoman teknis untuk pemerintah daerah dalam penyaluran gaji.

4. Jaminan Sosial

Pemerintah daerah juga didorong untuk menyertakan tenaga honorer dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

5. Evaluasi Berkala

Gaji pokok tenaga honorer akan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup.

Perkiraan Gaji Pokok Tenaga Honorer per Daerah (2025)

Berdasarkan data terkini, berikut adalah kisaran nominal gaji pokok tenaga honorer yang akan berlaku:

DKI Jakarta: Rp 4.900.000 – Rp 5.500.000/bulan

Jawa Barat: Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000/bulan

Jawa Tengah: Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000/bulan

resmi! aturan baru gaji honorer 2025 ditetapkan sri mulyani, ini dampaknya                            rel,bacakoran.co – kabar gembira datang bagi jutaan tenaga honorer di seluruh penjuru indonesia.
pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru mengenai gaji pokok tenaga honorer yang akan mulai berlaku tahun 2025.
langkah ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja non-asn yang selama ini belum mendapat perhatian optimal.
peraturan yang ditandatangani oleh menteri keuangan sri mulyani indrawati tersebut menjadi angin segar yang telah lama dinantikan oleh para tenaga honorer, terutama yang bertugas di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, dan pelayanan publik lainnya.
baca juga:heboh! 700 cpns dosen mundur massal, menpan-rb ungkap penyebab sebenarnya
tujuan dan prinsip peraturan baru
kebijakan ini hadir dengan beberapa tujuan utama, yakni:
meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer secara merata.
memberikan kepastian hukum atas sistem penggajian tenaga honorer.
menetapkan standar gaji pokok yang adil dan sesuai kondisi daerah.
mendorong peningkatan kinerja serta profesionalisme dalam pelayanan publik.
isi pokok peraturan gaji tenaga honorer 2025
dalam peraturan terbaru ini, pemerintah mengatur sejumlah poin penting sebagai berikut:
1. standar gaji pokok minimum
gaji pokok tenaga honorer ditetapkan berdasarkan upah minimum regional (umr) masing-masing daerah serta kemampuan fiskal daerah.
2. kategori tenaga honorer
peraturan mencakup tenaga honorer dari berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, administrasi, dan lainnya yang berhak atas penyesuaian gaji.
3. mekanisme penggajian
diperkenalkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel, termasuk pedoman teknis untuk pemerintah daerah dalam penyaluran gaji.
4. jaminan sosial
pemerintah daerah juga didorong untuk menyertakan tenaga honorer dalam program jaminan sosial, seperti bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.
5. evaluasi berkala
gaji pokok tenaga honorer akan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup.
baca juga:resmi! jadwal dan aturan lengkap seleksi pppk 2024 tahap 2, cek syarat dan tanggal pentingnya!
perkiraan gaji pokok tenaga honorer per daerah (2025)
berdasarkan data terkini, berikut adalah kisaran nominal gaji pokok tenaga honorer yang akan berlaku:
dki jakarta: rp 4.900.000 – rp 5.500.000/bulan
jawa barat: rp 3.500.000 – rp 4.500.000/bulan
jawa tengah: rp 2.500.000 – rp 3.500.000/bulan
jawa timur: rp 2.800.000 – rp 3.800.000/bulan
daerah lain: disesuaikan dengan umr dan kondisi anggaran daerah masing-masing
baca juga:curug panganten ciamis ditutup sementara usai insiden tenggelamnya wisatawan
dampak positif yang diharapkan
implementasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata, antara lain:
meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas tenaga honorer.
mengurangi kesenjangan antara honorer dan asn.
meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah.
mewujudkan sistem kerja yang profesional dan adil.
pemerintah pusat melalui kementerian keuangan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis untuk memastikan implementasi berjalan lancar.
diharapkan, kebijakan ini mampu menjadi tonggak baru dalam reformasi ketenagakerjaan sektor publik di indonesia.***