KACAU! Uang Atlet Porprov Belum Dibayarkan, KONI Temui BPKAD Tanyakan Perihal Pencairan Dana

EMPAT LAWANG, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Empat Lawang melakukan audiensi bersama BPKAD dan Pj Sekda melalui Asisten I.

Isi audiensi tersebut tak lain karena ada penunggakan pembayaran uang atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel ke-XIV/2023 September tahun lalu.

Menurut informasi yang berikan Ketua Harian KONI Empat Lawang, Suroto, bahwa penunggakan pembayaran ini telah berlangsung sejak dimulainya Porprov hingga berita ini diketik.

BACA JUGA:Berkas 2 Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dilimpahkan

Suroto dengan tegas mengatakan pihaknya tak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut tanpa ada kejelasan yang pasti.

"Ini seharusnya menjadi sebuah keharusan untuk membayar apa yang menjadi hak-hak para atlet dan pelatih sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama sebelumnya," ucap Suroto kepada Rakyat Empat Lawang, Rabu, 21 Februari 2024.

"Atlet dan pelatih ini adalah aset berharga daerah, jadi mereka harus dipertahankan. Jika terkait pembayaran ini saja tak ada kejelasan, bisa jadi Porprov atau event lainnya nanti mereka tak ingin lagi membawa nama Empat Lawang," terangnya.

BACA JUGA:Biaya Pendaftaran Calon Ketua Umum KONI Sumsel Capai Rp 500 Juta

Menurut Suroto, mereka telah memberikan surat untuk melakukan audiensi bersama dengan Kepala BPKAD untuk menanyakan kejelasan pencairan dana atlet ini.

Sayangnya, Kepala BPKAD, Iwan Mieke, sedang tidak berada di kantornya ketika KONI datang.

"Pak Iwan Mieke sedang ada perjalanan dinas luar dan kami tadi disambut oleh salah satu staff-nya di bidang anggaran," ungkap Suroto.

Di tempat yang sama, Muhammad Ikhsan, yang mengetuai beberapa cabor, mengatakan agar pihak Pemkab Empat Lawang bisa membayarkan apa yang menjadi hak-nya.

BACA JUGA:Pemilihan Ketua Umum KONI Sumsel Bakal Dimulai

"Jika kita tidak dibayarkan, saya dan cabor lain akan menarik para atlet kami dari keikutsertaan dalam event olahraga kedepannya. Sebab honor kami saja tidak dibayarkan, bagaimana kami bisa membanggakan nama daerah," tegasnya.

"Sebenarnya apa yang kami minta sederhana, hanya kejelasan kapan honor kami dibayarkan, itu saja," imbuhnya.

Tak nemui titik terang setelah mendatangi BPKAD, pihak KONI kemudian mendatangi Asisten I, Dadang Munandar.

Berdasarkan keterangan dari Dadang, ia membenarkan bahwa dirinya dan KONI melakukan audiensi terkait masalah pembayaran honor tersebut.

"Iya, kita tadi melakukan audiensi dengan KONI khususnya di bidang cabor, terkait dengan perkembangan KONI," ungkapnya.

"Ya saya sampaikan, KONI kan ada pengurus, ada ketuanya. Nanti kita bertemu lah dengan ketua KONI, apa hasilnya nanti aku sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi," tambahnya.

Karena, menurut Dadang, ia tak bisa memutuskan langkah apa yang harus dilakukan.

Kejelasan terkait hal ini hanya bisa diputuskan oleh kepala OPD terkait.

"Saya hanya menerima apa keluhan dari KONI tersebut, kemudian nanti akan saya sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi," tuturnya.

"Yang jelas sudah aku terima rombongan cabor tadi. Karena kondisi keuangan kita saat tidak mendukung atau sedang tidak baik-baik saja," tandas Dadang. (Rel)