Menpan RB Ungkap Kasus 6 ASN di Prabumulih Terima Gaji Meski Mangkir Kerja Bertahun-tahun

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 06 May 2025 - 09:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.-Doc/Foto.Ist-

“Sanksinya, orang tersebut harus mengembalikan. Dia juga bisa diberhentikan karena sudah tidak masuk. Itu kan sudah pelanggaran berat kategorinya. Bahkan satu bulan berturut-turut tidak masuk saja sudah kena sanksi berat,” ujarnya.

Menpan RB juga menegaskan bahwa sanksi tidak hanya berlaku bagi ASN pelanggar, tetapi juga kepada pejabat pembina kepegawaian yang dinilai melakukan pembiaran.

“Semuanya kena sanksi karena itu pembiaran kan,” tegasnya lagi.

Instruksi Penelusuran Nasional

Melihat adanya potensi sistemik dalam kasus ini, Rini juga telah berkoordinasi dengan Kepala BKN untuk melakukan penelusuran serupa di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ia menilai perlu ada rekonsiliasi antara data kehadiran dan data kepegawaian agar kasus serupa tidak terulang.

“Nanti saya sudah koordinasi dengan Kepala BKN untuk juga melakukan penelusuran, untuk penyesuaian data antara yang data di instansinya dengan di data di BKN,” kata Rini.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta potensi penyalahgunaan anggaran negara.

Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran kedisiplinan dan integritas ASN di seluruh Indonesia.***

menpan rb ungkap kasus 6 asn di prabumulih terima gaji meski mangkir kerja bertahun-tahun                            rel,bacakoran.co — menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb), rini widyantini, angkat suara terkait temuan mengejutkan di lingkungan aparatur sipil negara (asn) kota prabumulih, sumatera selatan.
enam asn diketahui tidak pernah masuk kerja selama bertahun-tahun namun tetap menerima gaji bulanan secara rutin.
kasus ini terungkap setelah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota prabumulih melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) dan kantor kelurahan di wilayahnya.
dari sidak tersebut, ditemukan enam asn yang tidak lagi hadir di tempat kerja selama lebih dari dua tahun, bahkan satu orang di antaranya tercatat tidak pernah masuk kerja selama 10 tahun.
baca juga:eksplorasi 5 wisata alam eksotis di kuningan jawa barat, surga di kaki gunung ciremai
menteri rini menyatakan keprihatinannya atas temuan ini dan menyoroti peran penting pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kedisiplinan pegawai.
 “nah itu mesti dicek ketika dia mengajukan anggarannya, kan pasti ada nama dan sebagainya. nah ini mungkin mereka tetap memasukkan nama orang-orang yang tidak masuk itu untuk menerima gaji,” ujar rini kepada wartawan di jakarta, selasa (6/5/2025).
menurut rini, proses pengajuan anggaran rutin, termasuk gaji asn, seharusnya melalui verifikasi data kehadiran dan kinerja pegawai.
ketidakhadiran yang berlangsung lama seharusnya langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
baca juga:tangkap pencuri motor di banyuasin, barang bukti turut diamankan
ia pun telah meminta kepala badan kepegawaian negara (bkn) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data kepegawaian di kota prabumulih dan mencocokkannya dengan data pusat yang dikelola oleh bkn.
 “ini memang nanti si ppk-nya harus dilakukan pengecekan. tadi saya sudah minta kepala bkn untuk melakukan pengecekan,” tegas rini.
lebih lanjut, rini menjelaskan bahwa asn yang terbukti tidak masuk kerja dalam jangka waktu panjang akan dikenakan sanksi tegas.
salah satu sanksi utama adalah keharusan mengembalikan seluruh gaji yang telah diterima secara tidak sah. selain itu, asn tersebut juga terancam diberhentikan dari jabatannya.
baca juga:lebih dari 600 ribu guru di indonesia siap terima tunjangan profesi, pencairan tpg triwulan i dimulai mei 2025
“sanksinya, orang tersebut harus mengembalikan. dia juga bisa diberhentikan karena sudah tidak masuk. itu kan sudah pelanggaran berat kategorinya. bahkan satu bulan berturut-turut tidak masuk saja sudah kena sanksi berat,” ujarnya.
menpan rb juga menegaskan bahwa sanksi tidak hanya berlaku bagi asn pelanggar, tetapi juga kepada pejabat pembina kepegawaian yang dinilai melakukan pembiaran.
 “semuanya kena sanksi karena itu pembiaran kan,” tegasnya lagi.
baca juga:yogyakarta tawarkan liburan seru: 5 destinasi wisata populer yang wajib dikunjungi
instruksi penelusuran nasional
melihat adanya potensi sistemik dalam kasus ini, rini juga telah berkoordinasi dengan kepala bkn untuk melakukan penelusuran serupa di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
ia menilai perlu ada rekonsiliasi antara data kehadiran dan data kepegawaian agar kasus serupa tidak terulang.
 “nanti saya sudah koordinasi dengan kepala bkn untuk juga melakukan penelusuran, untuk penyesuaian data antara yang data di instansinya dengan di data di bkn,” kata rini.
kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta potensi penyalahgunaan anggaran negara.
pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran kedisiplinan dan integritas asn di seluruh indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 7 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan