Pemprov Sumsel Bahas Skema Pensiun PPPK Bersama Taspen

Reporter: Andika |

Editor: Andika |

Minggu , 08 Jun 2025 - 21:21

Ilustrasi.--

pemprov sumsel bahas skema pensiun pppk bersama taspen                            rel, palembang - perbedaan pns dan pppk salah satunya terletak pada ada tidaknya dana pensiun.
nah, gubernur sumatera selatan (sumsel), h herman deru mengupayakan agar pppk bisa
mendapatkan dana pensiun layaknya pns.
untuk itu, pemprov menjajaki kerja sama dengan pt taspen sebagai penyalur dana pensiun pns. “saya
sudah berbicara dengan pt taspen bagaimana agar pppk juga bisa mendapatkan uang pensiun. ini
sedang diupayakan dan diformulasikan skemanya,” ungkap deru.
menurutnya, meskipun status pppk berbeda dengan pns, tapi tetap sama-sama aparatur sipil negara
(asn). karena itu, deru menilai pppk juga berhak mendapatkan perhatian dan jaminan kesejahteraan
jangka panjang, dalam hal ini dana pensiun.
baca juga:empat lawang kekurangan 2000 lebih pegawai
ditambahkannya, adanya pemberian dana pensiun tersebut penting sebagai bentuk penghargaan
terhadap kinerja dan pengabdian para pppk yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah.
seiring dengan perjuangan pemprov sumsel tersebut, deru berharap semua pppk bisa bekerja
maksimal. tidak sekadar menjalankan tugas, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif melalui
ide-ide baru dan berinovasi.
perjuangan gubernur sumsel ini sejalan dengan upaya di tingkat pusat oleh dpr ri. menurut wakil
ketua komisi ii dpr ri, zulfikar arse sadikin, pihaknya juga tengah mendorong rencana perubahan
kedua uu asn. pada perubahan pertama terhadap uu asn, yakni uu nomor 20 tahun 2023, telah
membawa sejumlah perubahan mendasar.
baca juga:pagoda: menara spiritualitas asia yang menjadi magnet wisata religi dunia
“dulu, hanya pns yang mendapatkan pensiun, sementara pppk tidak. sekarang dengan perubahan
tersebut, pppk juga berhak atas pensiun, ini langkah maju dalam penyetaraan hak asn,” jelas zulfikar.
perubahan mendasar lain pada perubahan pertama yakni penyamaan hak serta kewajiban antara pns
dan pppk. perubahan kedua yang kini sedang dibahas menyangkut aspek yang lebih sensitif. "yakni
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian asn, terutama pejabat struktural di daerah. dalam
revisi ini, wewenang yang sebelumnya didelegasikan ke pemda, dikembalikan ke pemerintah pusat
melalui presiden," jelas zulfikar.
karena itu, komisi ii dpr meminta badan keahlian dpr untuk melakukan kajian ulang.
baca juga:wisata religi klenteng sam poo kong: menelusuri jejak sejarah dan harmoni budaya di semarang
"perubahan ini belum final, masih dalam tahap pembicaraan awal, kita ingin kajian yang menyeluruh,"
tukas dia. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 9 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan