Oknum Tenaga Ahli DPRD Empat Lawang Jadi Tersangka

Reporter: Tim Liputan |

Editor: Tim Liputan |

Kamis , 26 Jun 2025 - 20:07

TAHAN: Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang resmi menahan seorang oknum tenaga ahli DPRD Kabupaten Empat Lawang berinisial AP, Kamis (26/6/2025). Foto: dok/Istimewa--

REL, Empat Lawang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang menahan seorang

oknum tenaga ahli DPRD Kabupaten Empat Lawang berinisial AP, Kamis

(26/6/2025).

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi

pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) untuk desa-desa di wilayah Kabupaten

Empat Lawang, pada tahun anggaran 2022 dan 2023.

Penahanan AP dilakukan setelah penyidik Kejari Empat Lawang menemukan bukti

permulaan yang cukup atas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan APAR

yang bersumber dari Dana Desa.

BACA JUGA:PWI Sumsel Pecat 41 Anggota

“AP kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

penyimpangan pengadaan alat pemadam api ringan pada desa-desa di Kabupaten

Empat Lawang tahun 2022 dan 2023,” kata Kasi Intel Kejari Empat Lawang, Niku

Senda.

oknum tenaga ahli dprd empat lawang jadi tersangka                            rel, empat lawang - kejaksaan negeri (kejari) empat lawang menahan seorang
oknum tenaga ahli dprd kabupaten empat lawang berinisial ap, kamis
(26/6/2025).
ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan alat pemadam api ringan (apar) untuk desa-desa di wilayah kabupaten
empat lawang, pada tahun anggaran 2022 dan 2023.
penahanan ap dilakukan setelah penyidik kejari empat lawang menemukan bukti
permulaan yang cukup atas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan apar
yang bersumber dari dana desa.
baca juga:pwi sumsel pecat 41 anggota
“ap kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
penyimpangan pengadaan alat pemadam api ringan pada desa-desa di kabupaten
empat lawang tahun 2022 dan 2023,” kata kasi intel kejari empat lawang, niku
senda.
niku menjelaskan, ap diduga secara sengaja mengatur penggunaan dana desa
tanpa proses musyawarah desa dan memaksakan agar pengadaan apar
dimasukkan dalam apbdes.
padahal, pengadaan tersebut tidak berdasarkan kebutuhan maupun permintaan
masyarakat desa.
baca juga:gandeng tni gencarkan razia rutin
ap diduga koordinir pengadaan fiktif dan barang rusak
dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pengadaan apar yang difasilitasi oleh ap
dilakukan tanpa melalui mekanisme yang benar.
sebagian desa diketahui tidak menerima alat tersebut, atau hanya menerima dalam
jumlah tidak sesuai, bahkan ada yang menerima barang dalam kondisi rusak.
“uang dana desa dikumpulkan oleh tersangka ap, namun ada yang tidak dibelikan
apar sama sekali. ada yang dibelikan tapi jumlahnya kurang, ada juga yang
dibelikan dalam kondisi rusak, dan ada yang dibelikan namun harganya jauh lebih
mahal dari rab yang ditetapkan,” terang niku.
baca juga:rugikan negara milyaran rupiah, ap ditetapkan tersangka kasus pengadaan apar
atas perbuatannya, ap dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 12 huruf
e undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 juncto undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan proses
penyidikan lebih lanjut,” tambah niku. (*)