Pemprov Sumsel Surati BKN Soal 900 Formasi PPPK yang kosong

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Sabtu , 19 Jul 2025 - 16:31

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Chandra. Foto : ist--

honorer baru, mengikuti proses seleksi P3K, hingga menyampaikan usulan optimalisasi. Semua berjalan

sesuai aturan," imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan Forum Koordinasi PPPK R4 Provinsi Sumsel Faisal Fani mengatakan

berdasarkan data yang mereka peroleh, masih terdapat sekitar 900 formasi PPPK di lingkungan

Pemprov Sumsel yang belum terisi.

"Kami juga mempertanyakan tindak lanjut Pemprov terkait pengajuan P3K Paruh Waktu, yang selama ini

belum ada kejelasan teknis," katanya.

Maka dari itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah mengusulkan kembali formasi tersebut melalui

proses optimalisasi ke BKN.

"Harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa di akomodasi,"ucapdia. (*)

pemprov sumsel surati bkn soal 900 formasi pppk yang kosong                            rel, palembang - pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel) menyurati badan kepegawaian
negara (bkn) untuk mengusulkan optimalisasi 900 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (pppk) yang kosong di lingkungan pemerintahan tersebut.
sekretaris daerah (sekda) sumsel menjelaskan surat itu berisi pertanyaan terkait status paruh waktu
dan tindak lanjut atas sekitar 900 formasi pppk yang hingga kini masih kosong di lingkungan pemprov
sumsel.
"sampai saat ini belum ada penjelasan teknis maupun regulasi terkait pppk paruh waktu. namun, kami
tetap berupaya agar semua formasi bisa terserap maksimal," jelas edward, kamis (17/7/2025).
diketahui, adanya program tersebut maka instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat
honorer, kecuali untuk kebutuhan outsourcing yang terbatas.
baca juga:joncik muhammad sampaikan belasungkawa mendalam
namum, optimalisasi formasi pppk sepenuhnya menjadi kewenangan badan kepegawaian negara
(bkn). sehingga, pemprov sumsel, tidak memiliki wewenang teknis dalam proses tersebut.
"pak gubernur tidak tinggal diam. kami telah mengikuti seluruh prosedur, mulai dari tidak lagi menerima
honorer baru, mengikuti proses seleksi p3k, hingga menyampaikan usulan optimalisasi. semua berjalan
sesuai aturan," imbuhnya.
sementara itu, perwakilan forum koordinasi pppk r4 provinsi sumsel faisal fani mengatakan
berdasarkan data yang mereka peroleh, masih terdapat sekitar 900 formasi pppk di lingkungan
pemprov sumsel yang belum terisi.
"kami juga mempertanyakan tindak lanjut pemprov terkait pengajuan p3k paruh waktu, yang selama ini
belum ada kejelasan teknis," katanya.
maka dari itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah mengusulkan kembali formasi tersebut melalui
proses optimalisasi ke bkn.
baca juga:dana pip 2025 juli cair, ini cara siswa sd-sma jadi penerima pip
"harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa di akomodasi,"ucapdia. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 20 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan