Konsultasi Publik Diharapkan Jadi Forum Terbuka

Reporter: Farrel |

Editor: Farrel |

Rabu , 06 Aug 2025 - 21:24

Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pendopo, Rabu (6/8/2025), di Ruang Rapat MADANI Pemkab Empat Lawang. Foto : Parel/REL--

Proses ini menuntut adanya integrasi antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, yang seluruhnya akan

dituangkan melalui dokumen KLHS.

Yulius menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik ini adalah bagian dari tahapan penting dalam

penyusunan KLHS.

Harapannya, masukan dari berbagai pihak dapat memperkuat kualitas rekomendasi dalam dokumen

RDTR yang tengah disusun.

“Kami berharap semua pihak yang hadir hari ini bisa mengikuti dan berpartisipasi aktif, serta memberikan

masukan yang bermanfaat, agar hasil akhir dari KLHS ini benar-benar mampu menyempurnakan

kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RDTR,” imbuhnya.

Menurut Yulius, maksud dan tujuan utama dari penyusunan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi fondasi dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pendopo.

Dengan demikian, dokumen RDTR yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi acuan teknis tata

ruang, tapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan

konsultasi publik diharapkan jadi forum terbuka                            rel, empat lawang - pemerintah kabupaten empat lawang melalui dinas lingkungan hidup (dlh)
secara resmi menggelar kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup
strategis (klhs) untuk rencana detail tata ruang (rdtr) kawasan perkotaan pendopo, rabu
(6/8/2025), di ruang rapat madani pemkab empat lawang.
acara tersebut dibuka secara resmi oleh inspektur kepala kabupaten empat lawang, yulius sugiantara,
yang mewakili bupati empat lawang. dalam sambutannya, yulius menegaskan pentingnya klhs
sebagai syarat utama dalam penyusunan rdtr yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
"dalam pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah wajib membuat klhs untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar
dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, maupun program,” ujar yulius dalam pidatonya.
pemerintah kabupaten empat lawang saat ini tengah menyusun rdtr kawasan perkotaan pendopo,
yang bertujuan menjadi panduan pemanfaatan ruang wilayah secara rinci dan berkelanjutan.
baca juga:bupati tegaskan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau
proses ini menuntut adanya integrasi antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, yang seluruhnya akan
dituangkan melalui dokumen klhs.
yulius menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik ini adalah bagian dari tahapan penting dalam
penyusunan klhs.
harapannya, masukan dari berbagai pihak dapat memperkuat kualitas rekomendasi dalam dokumen
rdtr yang tengah disusun.
“kami berharap semua pihak yang hadir hari ini bisa mengikuti dan berpartisipasi aktif, serta memberikan
masukan yang bermanfaat, agar hasil akhir dari klhs ini benar-benar mampu menyempurnakan
kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam rdtr,” imbuhnya.
menurut yulius, maksud dan tujuan utama dari penyusunan klhs ini adalah memastikan bahwa prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi fondasi dalam rdtr kawasan perkotaan pendopo.
baca juga:wamendikdasmen fajar riza ulhaq: guru harus perkuat konseling dan pola pengasuhan di sekolah
dengan demikian, dokumen rdtr yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi acuan teknis tata
ruang, tapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
kepentingan sosial masyarakat.
klhs diharapkan mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan serta memberikan rekomendasi
yang tepat terhadap rencana pembangunan yang dituangkan dalam rdtr tersebut.
“hasil akhir dari klhs ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyempurnakan rdtr tahun 2025, agar
kebijakan yang dilahirkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada
kepentingan generasi mendatang,” tegasnya.
kegiatan konsultasi publik ini dirancang sebagai forum terbuka bagi para pemangku kepentingan dari
berbagai sektor, termasuk perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha.
partisipasi aktif dari seluruh elemen menjadi krusial untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan
klhs.
baca juga:kemendikdasmen siapkan langkah strategis perkuat program cek kesehatan gratis (ckg) di sekolah
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, inspektur kepala secara resmi membuka kegiatan
konsultasi publik penyusunan klhs rdtr kawasan perkotaan pendopo.
“akhirnya, demi menyukseskan pembangunan berkelanjutan di kabupaten empat lawang, kami
nyatakan bahwa konsultasi publik penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) rdtr
kawasan perkotaan pendopo resmi dibuka,” tutup yulius. (rel)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi KORAN REL 7 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan