Sumsel Dapat 16 Proyek Strategis Nasional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti ST--
REL, Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan perhatian utama dari pemerintah pusat. Setidaknya ada 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Bumi Sriwijaya. Menjadi prioritas pembangunan 2025-2029.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti ST secara eksklusif kepada wartawan Sumatera Ekspres, Kamis (28/8). Menurutnya, sejumlah PSN itu tengah berproses dan ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Sebanyak 16 PSN yang berlangsung di Sumsel itu menurut data yang dihimpun dari Permenko 2024,” ucap Regina. Adapun proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan baru, bendungan, irigasi, kawasan industri, hingga program pertanian modern seperti food estate.
“Kalau kita lihat, Sumsel memang menjadi salah satu provinsi yang paling banyak mendapat alokasi PSN. Total anggaran kegiatan 16 PSN itu diperkirakan mencapai Rp241.991.083.378.000,” bebernya. Untuk infrastruktur jalan tol, progres paling nyata terlihat pada sudah rampung dan beroperasinya jalan Tol Kayuagung–Palembang serta Indralaya–Prabumulih.
BACA JUGA:Gunung Dempo Bertahan Level II
Masyarakat kini sudah bisa merasakan langsung manfaat konektivitas yang lebih cepat dan efisien. Adapun untuk beberapa ruas tol lain seperti Palembang–Betung–Jambi serta Muara Enim–Prabumulih masih dalam tahap pengerjaan. Hambatan utama pembangunan jalan tol tersebut adalah persoalan pembebasan lahan.
Meski begitu, Pemprov Sumsel terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pembebasan lahan itu. “Target kita, 2026 semua spot lahan sudah clear sehingga seluruh ruas tol bisa difungsionalkan. Tahun 2025 ini sebagian sudah bisa operasional secara fungsional,” tutur Regina.
Tak hanya tol, proyek besar lain yang menyita perhatian adalah pembangunan Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang Port) di Tanjung Carat. Pelabuhan ini dirancang menjadi pintu utama keluar masuk komoditi unggulan Sumsel. Dengan begitu, ke depan tidak lagi bergantung pada pelabuhan di dalam Kota Palembang atau di provinsi lain.
“Kalau ini jadi, maka arus logistik akan jauh lebih lancar dan biaya distribusi bisa ditekan,” jelasnya. Saat ini, lahan seluas 59,95 hektare untuk pelabuhan tersebut sudah memperoleh sertifikasi hak pengelolaan dari Kementerian ATR/BPN. Proses berikutnya berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
BACA JUGA:Tim Patriot UNDIP Beri Rekomendasi Peningkatan Layanan Kesehatan di Kawasan Transmigrasi Muba
Adapun kemungkinan pendanaan pembangunan pelabuhan ini menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). “Harapan kita, pada 2026 pelabuhan ini sudah mulai pembangunan tahap awal,” tambahnya. Keberadaan New Palembang Port juga diyakini bisa mengatasi masalah kemacetan di dalam Kota Palembang.
Selama ini, antrean truk-truk besar di jalanan Palembang menjadi pemandangan rutin, terutama pada malam hari. Sampai memicu kecelakaan. “Dengan adanya pelabuhan di Tanjung Carat, kendaraan berat tidak lagi perlu masuk kota. Ini solusi nyata untuk kemacetan sekaligus efisiensi biaya logistik,” jelas Regina. Selain pelabuhan, proyek energi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas. Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan, jaringan irigasi Lematang di Lahat, serta jaringan irigasi Komering tengah digarap untuk memperkuat sektor pertanian.
“Manfaat bendungan bukan hanya untuk irigasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan listrik dari PLTA,” ujarnya. Namun, tidak semua proyek berjalan mulus. Program gasifikasi batu bara di Tanjung Enim sempat terhambat akibat mundurnya investor. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya mendorong kawasan tersebut agar bisa ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kami masih memperjuangkan agar Tanjung Enim tetap menjadi pusat industri energi,” ungkapnya.
BACA JUGA:Bahas Batas Wilayah dengan Muratara dan Muaro Jambi