Menteri Pendidikan Sering Jadi ‘Korban’ Nomenklatur, Begini Daftarnya Sepanjang Sejarah

Reporter: edo |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 06 Sep 2025 - 11:40

Menteri Pendidikan Sering Jadi ‘Korban’ Nomenklatur, Begini Daftarnya Sepanjang Sejarah-ist/net-

Era Reformasi: Standarisasi dan Sertifikasi Guru

Pasca 1998, menteri pendidikan seperti Dr. Yahya Muhaimin, Prof. A. Malik Fadjar, Prof. Bambang Sudibyo, hingga Prof. Mohammad Nuh melahirkan kebijakan strategis: UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, sertifikasi guru, kurikulum berbasis kompetensi, hingga Ujian Nasional sebagai standar evaluasi pendidikan nasional.

Dekade 2010–2020an: Transformasi Digital dan Merdeka Belajar

Pendidikan Indonesia semakin dinamis di era Prof. Mohammad Nuh, Anies Baswedan, Prof. Muhadjir Effendy, hingga Nadiem Anwar Makarim. Fokus kebijakan menekankan penguatan karakter, digitalisasi sekolah, serta program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pandemi Covid-19 menjadi ujian besar, memaksa lahirnya kebijakan adaptif agar pendidikan tetap berjalan.

Namun, penunjukan Nadiem sempat kontroversial karena ia bukan akademisi seperti pendahulunya. Kini, namanya kembali disorot tajam setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, menambah daftar panjang problematika pendidikan Indonesia.

Menteri Pendidikan: Pilar Bangsa yang Kerap Diguncang

Sejarah menunjukkan, setiap era membawa wajah baru pendidikan. Dari Ki Hadjar Dewantara hingga Nadiem Makarim, jabatan Menteri Pendidikan selalu menjadi sorotan karena menyangkut masa depan bangsa. Sayangnya, kementerian ini juga paling rentan terkena guncangan, baik karena perubahan nomenklatur maupun kontroversi kebijakan.

Pendidikan tetap menjadi tiang penopang bangsa. Namun, siapapun yang menduduki kursi Menteri Pendidikan, ia harus siap menghadapi badai perubahan, kritik publik, bahkan risiko menjadi “korban” sejarah.

menteri pendidikan sering jadi ‘korban’ nomenklatur, begini daftarnya sepanjang sejarah                            rel, bacakoran.co – pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa.
namun ironisnya, kementerian yang mengurusi pendidikan justru paling sering menjadi “korban” perubahan nomenklatur tiap kali presiden berganti.
dalam perjalanan 80 tahun sejak proklamasi 17 agustus 1945, indonesia sudah melalui delapan era kepemimpinan nasional. setiap presiden datang dengan visi berbeda, dan hampir selalu diiringi perubahan struktur kementerian pendidikan.
sejarah panjang kementerian ini memperlihatkan betapa pentingnya posisi seorang menteri pendidikan, sekaligus betapa rumitnya tantangan yang harus mereka hadapi. dari masa perjuangan pasca-kemerdekaan, era orde baru, hingga reformasi, wajah pendidikan indonesia tak pernah lepas dari pergeseran kebijakan besar.
baca juga:sederet kebijakan pendidikan nadiem makarim yang picu kontroversi
baca juga:oppo a6 pro 5g hadir dengan baterai monster 7000 mah & dimensity 7300!
era awal kemerdekaan: peletak dasar pendidikan nasional
menteri pendidikan pertama adalah ki hadjar dewantara, bapak pendidikan nasional, dengan falsafah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. pada masa awal, kementerian masih bernama menteri pengajaran, dengan fokus menghapus buta huruf, membangun sekolah baru, serta menjadikan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar.
tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh mr. t.s.g. mulia, mohd. sjafei, mr. soewandi, mr. ali sastroamidjojo, hingga dr. sarmidi mangunsarkoro. mereka menanam pondasi sistem pendidikan nasional yang bebas dari warisan kolonial.
demokrasi terpimpin: pendidikan dan ideologi
memasuki dekade 1950–1960an, tokoh seperti dr. bahder johan, mr. mohammad yamin, ki sarino mangunpranoto, dan prof. dr. prijono memimpin pendidikan dengan penekanan ideologi nasakom ala presiden soekarno. konsep pancawardhana lahir di masa ini, menekankan pengembangan moral, intelektual, seni, keterampilan, dan jasmani. namun, krisis ekonomi membuat banyak program berjalan setengah hati.
orde baru: wajib belajar dan sentralisasi
pada masa orde baru, stabilitas politik membawa program besar seperti wajib belajar 6 tahun (1984) lalu 9 tahun (1994), pembangunan sd inpres, serta kurikulum nasional (1975, 1984, 1994).
menteri pendidikan yang berperan antara lain dr. daud joesoef, prof. dr. nugroho notosusanto, prof. dr. fuad hassan, dan prof. dr.-ing. wardiman djojonegoro. akses pendidikan memang meluas, tetapi sentralisasi yang kuat menjadikan pendidikan sering sebagai alat politik.
era reformasi: standarisasi dan sertifikasi guru
pasca 1998, menteri pendidikan seperti dr. yahya muhaimin, prof. a. malik fadjar, prof. bambang sudibyo, hingga prof. mohammad nuh melahirkan kebijakan strategis: uu sistem pendidikan nasional 2003, sertifikasi guru, kurikulum berbasis kompetensi, hingga ujian nasional sebagai standar evaluasi pendidikan nasional.
dekade 2010–2020an: transformasi digital dan merdeka belajar
pendidikan indonesia semakin dinamis di era prof. mohammad nuh, anies baswedan, prof. muhadjir effendy, hingga nadiem anwar makarim. fokus kebijakan menekankan penguatan karakter, digitalisasi sekolah, serta program merdeka belajar dan kampus merdeka. pandemi covid-19 menjadi ujian besar, memaksa lahirnya kebijakan adaptif agar pendidikan tetap berjalan.
namun, penunjukan nadiem sempat kontroversial karena ia bukan akademisi seperti pendahulunya. kini, namanya kembali disorot tajam setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop chromebook, menambah daftar panjang problematika pendidikan indonesia.
menteri pendidikan: pilar bangsa yang kerap diguncang
sejarah menunjukkan, setiap era membawa wajah baru pendidikan. dari ki hadjar dewantara hingga nadiem makarim, jabatan menteri pendidikan selalu menjadi sorotan karena menyangkut masa depan bangsa. sayangnya, kementerian ini juga paling rentan terkena guncangan, baik karena perubahan nomenklatur maupun kontroversi kebijakan.
baca juga:infinix september 2025: harga terbaru semua seri, pilih sesuai budget!
baca juga:galaxy s25 fe resmi hadir, punya kamera 50mp & ai canggih!
pendidikan tetap menjadi tiang penopang bangsa. namun, siapapun yang menduduki kursi menteri pendidikan, ia harus siap menghadapi badai perubahan, kritik publik, bahkan risiko menjadi “korban” sejarah.