lKSP Ungkap Fakta Mengejutkan: Hanya 34 dari 8.583 Dapur MBG Miliki Sertifikat Higienis

lKSP Ungkap Fakta Mengejutkan: Hanya 34 dari 8.583 Dapur MBG Miliki Sertifikat Higienis-ist/net-
Rel, Bacakoran.co – Fakta mencengangkan terungkap dari laporan Kementerian Kesehatan yang dipaparkan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari.
Dari 8.583 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di seluruh Indonesia, hanya 34 dapur yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, lebih dari 8.500 dapur MBG belum memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah. Padahal, SLHS merupakan syarat penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, aman dikonsumsi.
“Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 34 yang sudah memiliki SLHS. Sisanya, 8.549 SPPG masih belum,” ungkap Qodari dalam keterangan persnya, Kamis (25/9/2025).
BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Gandeng Starlink, Blankspot Internet Segera Teratasi
BACA JUGA:Hasil Zoom Tajam! 5 Smartphone Oppo dengan Kamera Telephoto Canggih 2025
SOP Keamanan Pangan Minim Diterapkan
Selain soal SLHS, Qodari juga menyoroti lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan. Dari 1.379 dapur yang tercatat, hanya 413 memiliki SOP keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi, yakni 312 dapur yang benar-benar menerapkannya.
“Kalau mau mengatasi masalah keracunan, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” tegasnya.
Korban Keracunan MBG Tembus Ribuan
Kasus keracunan akibat makanan MBG terus bertambah. Di wilayah Cipongkor-Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, jumlah korban sudah mencapai 1.315 orang. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, total siswa keracunan MBG melonjak dari 5.360 kasus (14 September) menjadi 6.452 kasus (21 September).
Lonjakan lebih dari seribu kasus dalam sepekan terakhir ini memicu desakan publik agar pemerintah melakukan evaluasi total.
DPR Desak Setop Dapur Tanpa SLHS
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan dapur MBG tanpa SLHS tidak boleh beroperasi. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru hingga seluruh unit memenuhi standar kesehatan.