Di Balik 4.711 Kasus Keracunan MBG: Daftar Lengkap Lokasi dan Respons Pemerintah

Di Balik 4.711 Kasus Keracunan MBG: Daftar Lengkap Lokasi dan Respons Pemerintah-ist/net-
Rel, Bacakoran.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru kembali menuai sorotan tajam.
Hingga 22 September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sudah ada 4.711 kasus keracunan MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut bahwa jumlah tersebut berasal dari tiga pembagian wilayah. Wilayah I mencatat 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
“Total catatan kami ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Penyebabnya beragam, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga masalah pergantian supplier bahan baku,” ujar Dadan.
Daftar Lengkap Kasus Keracunan MBG
Data BGN merinci sejumlah peristiwa keracunan yang mencuat di publik. Misalnya:
Wilayah I: kasus di Empat Lawang, PALI, Indragiri Hilir, hingga Bengkulu dengan korban mencapai ratusan orang.
Wilayah II: catatan paling tinggi, termasuk di Pandeglang (480 korban), Kota Bandung (320 korban), Kulon Progo (305 korban), hingga Sragen (196 korban).
Wilayah III: terjadi di Nunukan, Kupang, Sumba Barat Daya, hingga Banggai Kepulauan yang mencatat 339 korban.
Kasus paling besar tercatat di Sukabumi, Lampung, dengan 503 korban keracunan pada 29 Agustus 2025.
Evaluasi dan Permintaan Maaf Pemerintah
Maraknya kasus ini membuat pemerintah pusat angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah dan BGN.
“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Korban harus segera mendapatkan penanganan cepat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (19/9/2025).
Ia menegaskan, seluruh kasus keracunan akan menjadi bahan evaluasi besar antara pemerintah, BGN, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar target nol kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) bisa tercapai.