Pagaralam Ajukan 900 Formasi CASN & PPPK

REL, Pagaralam – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pagaralam, Ali Akbar Fitriansyah SE MSi mengambil bagian dalam rapat koordinasi krusial dalam persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2024.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Rakor ini membahas beberapa poin penting terkait penerimaan Calon ASN (CASN) tahun 2024 secara nasional, yang meliputi Penerimaan melalui jalur Sekolah Kedinasan, Penerimaan ASN pusat, terutama untuk Instansi Kementerian Negara (IKN), serta Penerimaan ASN di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia,” ungkap Ali Akbar Fitriansyah.

Dikatakan Ali Akbar Fitriansyah, prioritas penerimaan tetap ditujukan untuk sisa Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2), sisa Pegawai Negeri Sipil (P1), dan tenaga honorer lainnya.

BACA JUGA:Evaluasi Kinerja Paparkan Lima Program

BACA JUGA:Longsor, Jembatan Talang Kamsir Putus

Penyelesaian THK 2, P1, dan honorer diupayakan selesai pada tahun 2024 melalui seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh maupun paruh waktu.

“Jumlah formasi usulan Kota Pagaralam sebanyak 900 formasi, dengan rincian CPNS Teknis 90, Guru 110, Nakes 100 dengan total 300, sedangkan PPPK Tenaga Teknis 396, Guru 65, Nakes 139 dengan total 600,” jelasnya.

Akan tetapi semua itu sebut Ali Akbar Fitriansyah baru sebatas usulan, tapi yang disetujui belum diketahui, karena suratnya langsung ke PPK.

Selanjutnya pemerintah daerah melakukan rincian usulan penerimaan ASN melalui SIASN perencanaan, dengan sistem seleksi tetap seperti sebelumnya melewati berbagai tahapan termasuk menggunakan sistem CAT.

Ali Akbar Fitriansyah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kepegawaian, terutama dalam konteks pengadaan ASN.

“Kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengadaan ASN yang berkualitas dan profesional,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kepegawaian di seluruh Indonesia guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengadaan ASN tahun anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan akan aparatur pemerintah yang berkualitas di semua tingkatan. (rer)