Pentani Dan petrnak wajin tau! RUU KUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Berlaku Mulai 2 Januari 2026

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 09 Dec 2025 - 14:09

Doc/Foto/Ist--

Masa Hukuman dan Denda

Aturan tersebut merinci dua jenis sanksi:

1. Sanksi Pidana

Pemilik hewan ternak dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan jika:

membiarkan hewan berkeliaran di area permukiman,

tidak mengamankan ternak di malam hari,

lalai hingga ternaknya merusak tanaman, pagar, atau fasilitas warga.

2. Denda Administratif

Selain pidana kurungan, pemerintah juga menetapkan denda yang cukup besar, yaitu:

Denda Rp2.500.000 – Rp10.000.000 bagi pemilik ternak yang terbukti lalai,

Kewajiban mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk tanaman, pagar, maupun kerusakan lahan.

Apabila pemilik ternak mengulangi pelanggaran hingga tiga kali, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk:

menahan hewan tersebut di pos penampungan,

mengenakan denda tambahan,

pentani dan petrnak wajin tau! ruu kuhap resmi jadi undang-undang, berlaku mulai 2 januari 2026                            rel,bacakoran.co – dewan perwakilan rakyat (dpr) ri resmi mengesahkan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada selasa, 18 november 2025.
pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan dan pemerintah menyampaikan pendapat akhir melalui menteri hukum dan ham.
ketua dpr ri puan maharani yang memimpin rapat menegaskan bahwa kuhap baru ini merupakan pembaruan penting setelah lebih dari empat dekade indonesia menggunakan kuhap lama yang disahkan pada 1981.
menurutnya, revisi diperlukan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta sinkronisasi dengan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) baru.
baca juga:aksi dramatis! keranda mayat diusung petani tuntut pt elap & kkst dicabut izinnya
baca juga:heboh di empat lawang! belasan rumah hangus terbakar di desa pagar jati, kerugian capai rp1,5 miliar
pemerintah melalui presiden prabowo subianto telah menyetujui ratifikasi ruu kuhap tersebut dan menilai pembaruan ini penting agar proses peradilan pidana di indonesia lebih modern, transparan, dan akuntabel.
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang baru disahkan itu, kuhap hasil revisi akan mulai berlaku pada 2 januari 2026.
tanggal tersebut dipilih untuk menyamakan penerapannya dengan kuhp baru yang juga mulai berlaku pada hari yang sama, sehingga pembaruan hukum pidana—baik materiil maupun formil—dapat berjalan serentak.
dengan pengesahan ini, pemerintah dan aparat penegak hukum mulai memasuki masa transisi untuk mempersiapkan penerapan regulasi baru, termasuk penyusunan aturan teknis dan penyesuaian sistem peradilan pidana di berbagai lembaga.
pemerintah resmi menetapkan aturan baru yang mempertegas sanksi bagi pemilik hewan ternak yang membiarkan sapi, kambing, kerbau, maupun hewan peliharaan besar lainnya masuk dan merusak pekarangan atau kebun milik warga.
aturan ini dikeluarkan untuk menekan tingginya konflik antara petani dan pemilik ternak di berbagai daerah.
dalam ketentuan baru tersebut, pemilik ternak wajib menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya.
hewan yang masuk ke pekarangan, merusak tanaman, atau menimbulkan kerugian kini dapat dijadikan dasar penindakan hukum dengan sanksi yang lebih tegas.
baca juga:media harian rel ikut meriahkan peda ktna xvi empat lawang, sajikan kopi dan pameran kreatif
baca juga:bupati empat lawang terima audiensi dpd pks, bahas sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah
masa hukuman dan denda
aturan tersebut merinci dua jenis sanksi:
1. sanksi pidana
pemilik hewan ternak dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan jika:
membiarkan hewan berkeliaran di area permukiman,
tidak mengamankan ternak di malam hari,
lalai hingga ternaknya merusak tanaman, pagar, atau fasilitas warga.
2. denda administratif
selain pidana kurungan, pemerintah juga menetapkan denda yang cukup besar, yaitu:
denda rp2.500.000 – rp10.000.000 bagi pemilik ternak yang terbukti lalai,
kewajiban mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk tanaman, pagar, maupun kerusakan lahan.
apabila pemilik ternak mengulangi pelanggaran hingga tiga kali, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk:
menahan hewan tersebut di pos penampungan,
mengenakan denda tambahan,
dan menindak secara hukum sebagai pelanggaran berulang.
baca juga:bupati joncik resmi buka pelatihan kdkmp empat lawang: dorong tata kelola profesional dan berdampak untuk masy
baca juga:bnnk empat lawang teken mou dengan tp pkk dan dwp, perkuat program p4gn 2025
alasan aturan ini dikeluarkan
kementerian pertanian menjelaskan bahwa aturan ini dibuat setelah maraknya laporan terkait hewan ternak yang berkeliaran dan merusak pekarangan warga, terutama di daerah pedesaan.
“kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari tanaman rusak, kebun hancur, hingga ternak bebas masuk pekarangan rumah. aturan baru ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi warga,” kata direktur kelembagaan peternakan kementan.