Sumsel Raih Predikat WTP 10 Kali Berturut-Turut!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Selasa , 14 May 2024 - 21:38

TANDATANGAN: Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni dan Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, serta Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM, CSFA, CGRE, CertDA, CFrA menandatangani Berita Acara penyerahan LHP BPK. Foto: dok/ist--

sumsel raih predikat wtp 10 kali berturut-turut!                            rel, palembang - laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi sumatera selatan (sumsel) tahun anggaran 2023 kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia (ri). 
prestasi ini merupakan yang ke-10 kalinya berturut-turut bagi pemprov sumsel.
penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri perwakilan provinsi sumsel dilakukan langsung oleh anggota v bpk ri, dr. ir. h. ahmadi noor supit, mm, csfa, cgre, certda, cfra kepada dprd provinsi sumsel dalam rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan hari ini.
pj. gubernur sumsel, agus fatoni, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas predikat wtp yang kembali diraih oleh pemprov sumsel. 
baca juga:pj bupati terjun langsung ke lokasi banjir
baca juga:penjual miras diamankan di acara persedekahan aqiqah
ia juga mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemprov sumsel.
"kami akan terus berkolaborasi dan bersinergi bersama bpk untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar fatoni.
meskipun demikian, bpk ri tetap memberikan beberapa catatan penting bagi pemprov sumsel, antara lain:
• pengelolaan pajak kendaraan bermotor (pkb) tidak memadai. hal ini terlihat dari kebijakan pengecualian progresif pkb yang tidak seluruhnya diatur dengan peraturan daerah, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan pkb. selain itu, pkb juga belum ditetapkan atas 1.407 kendaraan.
baca juga:oknum kades muara beliti diduga terlibat video call mesum di wc, hebohkan masyarakat
baca juga:aksi nyata kendalikan inflasi, hani s rustam serahkan bibit/benih cabai dan jagung
• pembayaran honorarium pada 7 (tujuh) satuan kerja perangkat daerah (skpd) tidak sesuai peraturan presiden (perpres) nomor 33 tahun 2020. ditemukan pembayaran honorarium yang melebihi tarif perpres dan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
• dana bagi hasil pajak rokok terlambat disalurkan dan terdapat kesalahan alokasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) ke kabupaten/kota.
menanggapi catatan tersebut, bpk ri memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:
• tim anggaran pemerintah daerah (tapd) menyusun rencana aksi mengatasi defisit tahun 2023, penyelesaian utang dan kebijakan pembatasan penggunaan dana terikat.
• kepala badan penerimaan daerah (bapenda) menyusun perencanaan anggaran pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan potensi riil.
• tim tpp melakukan perhitungan tpp sesuai ketentuan dan merealisasikan tpp dengan memperhatikan nilai alokasi pagu penetapan tpp oleh kemendagri.
• kepala bapenda meningkatkan pengelolaan data kendaraan bermotor dan menetapkan kekurangan bayar pkb progresif atas 1.407 kendaraan serta melakukan penagihan.
• kepala skpd terkait memproses kelebihan pembayaran honorarium sesuai ketentuan dan memedomani perpres nomor. 33 tahun 2020 dalam pembayaran honorarium.
• kepala bapenda melakukan penyesuaian pembayaran lebih/kurang salur bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota tahun 2023 pada penyaluran bagi hasil pajak rokok tahun 2024.
dr. ir. h. ahmadi noor supit, mm, csfa, cgre, certda, cfra, juga menyampaikan bahwa dprd memiliki hak untuk mengajukan usulan pertemuan konsultatif dengan bpk perwakilan prov sumsel untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan pemeriksaan dan memastikan setiap isu yang muncul dapat dijelaskan dan ditanggapi secara efektif.
ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui apbd adalah representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup. oleh karena itu, diperlukan sinergi antar semua pihak untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
pencapaian predikat wtp 10 tahun berturut-turut ini merupakan bukti komitmen pemprov sumsel dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. diharapkan prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 15 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan