Penambangan Batu Bara Jadi Isu Sensitif

REL, Prabumulih - Isu penambangan batu bara menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kota Prabumulih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Mayoritas penduduk di Kota Nanas menolak keberadaan industri pertambangan di wilayah mereka, khawatir akan dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi di beberapa lokasi tambang.

Aden Thamrin, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Prabumulih, mengajak pemuda dan masyarakat setempat untuk tidak memilih calon pemimpin yang mendukung penambangan batu bara. Hal ini merujuk pada Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih yang melarang eksplorasi tambang batu bara.

"Jangan sampai kita memilih pemimpin yang ingin membuka tambang batu bara. Sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kita kepada Kota Prabumulih," ujar Aden dalam sebuah seminar.

Menurut Aden, wilayah Kota Prabumulih yang terbatas, hanya 477 kilometer persegi, membuat dampak penambangan batu bara akan merugikan kehidupan masyarakatnya. Belum lagi, dampak tersebut tidak hanya terbatas pada lokasi penambangan, melainkan juga memengaruhi wilayah sekitarnya akibat proses pengangkutan hasil tambang.

BACA JUGA:K-MAKI Sumsel Soroti Kinerja Pj Gubernur Agus Fatoni

"Masyarakat Prabumulih sudah cukup merasakan dampaknya saat dilintasi ribuan truk angkutan batu bara beberapa tahun lalu. Selain macet, angkutan truk batu bara ini juga menjadi sumber kecelakaan dan mengancam nyawa warga. Kita tidak ingin ini terjadi lagi," paparnya.

Aden menegaskan bahwa Kota Prabumulih memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan tanpa membuka eksplorasi tambang batu bara. Dia menyebutkan potensi minyak dan gas, serta hasil karet dan pertanian yang melimpah, telah memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.

Di sisi lain, Roy Riadi, Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat dianggap sebagai bentuk korupsi sumber daya alam. Ia berharap penentu kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghindari kerugian bagi masyarakat di masa depan.

"Kami berharap penentu kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum mengambil keputusan. Jangan menimbulkan kerugian bagi masyarakat kedepannya," tandas Roy Riadi. (*)